Sehari lalu, konten Ferry Irwandi tentang pertumbuhan ekonomi 5,61% meledak di timeline. Komentarnya tajam, datanya terlihat kuat, dan cara penyampaiannya meyakinkan. Wajar kalau banyak orang langsung setuju.
Saya menonton videonya dua kali. Dan memang ada beberapa poin yang benar. Tapi ada juga beberapa lompatan logika yang cukup serius — yang kalau tidak direspons, bisa membentuk narasi keliru tentang cara kerja kebijakan fiskal.
Ini bukan soal membela pemerintah. Ini soal memastikan kritik ekonomi berdiri di atas fondasi yang tepat, bukan hanya di atas kesan yang meyakinkan.
Apa yang harus kita akui bahwa Ferry Irwandi benar
Sebelum melanjutkan, penting untuk mengakui poin-poin sahih dalam analisisnya.
Pertumbuhan belanja pemerintah pada Q1 2026 memang melonjak hingga 21,81% — jauh di atas rata-rata tiga tahun sebelumnya yang hanya berkisar 2,95% hingga 6,61%. Angka ini memang anomali secara statistik, dan Ferry benar bahwa publik perlu memahami dari mana datangnya angka 5,61% itu.
Kritik soal cherry picking data juga relevan. Menteri Keuangan menyatakan pertumbuhan tidak didorong belanja pemerintah karena porsinya kecil dalam PDB, tapi logika ini mengabaikan kenyataan bahwa secara riil, belanja pemerintah menyumbang 1,26 poin persentase dari total pertumbuhan 5,61% tersebut.
Sampai di sini, Ferry ada benarnya.
Tapi di sinilah analisisnya mulai melenceng.
Masalah Pertama: Simulasi Counterfactual yang Dipersempit
Ferry melakukan simulasi — jika belanja pemerintah tumbuh "normal" di angka 4,8%, pertumbuhan ekonomi hanya akan menjadi 4,63%. Ia bahkan menghitung bahwa jika pertumbuhan belanja pemerintah tidak melonjak hingga 21,81% dan hanya berada di angka normal sekitar 4%, maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya berada di kisaran 4,4 hingga 4,8%.
Masalahnya bukan di hitungannya. Masalahnya di premisnya.
Simulasi counterfactual yang valid tidak boleh mengubah hanya satu variabel sambil mengasumsikan semua variabel lain tetap sama. Dalam ilmu ekonomi, ini disebut ceteris paribus fallacy — sebuah penyederhanaan yang bisa menyesatkan ketika diterapkan pada sistem kompleks seperti ekonomi makro.
Jika belanja pemerintah tidak melonjak, apakah konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor tetap pada angka yang sama? Tidak ada alasan untuk mengasumsikan demikian. Justru sebaliknya — belanja pemerintah yang ekspansif kemungkinan besar mendorong sebagian dari pertumbuhan konsumsi yang tercatat 5,52%.
Analogi untuk orang awam:
Bayangkan kamu punya warung makan. Bulan ini, kamu memutuskan menambah menu baru sekaligus memasang spanduk promosi besar-besaran. Penjualan melonjak 30%. Lalu seorang teman berkata, "Ah, spanduk kamu itu cuma menyumbang 10% dari kenaikan penjualan, sisanya karena menu baru."
Tapi tunggu — apakah menu baru itu ramai dikunjungi karena spanduk promosi yang menarik perhatian orang? Kalau spanduk itu tidak ada, apakah orang-orang yang datang mencoba menu baru jumlahnya sama? Tidak ada yang bisa menjawab itu dengan hanya mengubah satu faktor sambil pura-pura faktor lain berjalan sendiri.
Inilah yang dilakukan Ferry dalam simulasinya: ia mencabut satu bahan dari resep, tapi menghitung ulang hasilnya seolah bahan-bahan lain tidak berpengaruh satu sama lain.
Masalah Kedua: Belanja Pemerintah yang Tinggi Bukan Selalu "Anomali Negatif"
Teori Keynesian — yang menjadi fondasi ekonomi makro modern — justru mengadvokasi peningkatan belanja pemerintah (deficit spending) ketika ekonomi membutuhkan stimulus. Ekonom Keynesian akan mendukung pengeluaran defisit untuk proyek-proyek yang padat karya guna menstimulasi lapangan kerja dan menstabilkan upah.
Pertanyaannya bukan apakah belanja pemerintah melonjak — tapi ke mana uangnya pergi dan apa efeknya pada ekonomi riil.
Salah satu penyebab lonjakan belanja pemerintah adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diakui Ferry sendiri sebagai faktor masuk dalam komponen biaya pemerintah. Program yang menyentuh jutaan pelajar ini memiliki efek distribusi yang nyata — uangnya tidak hilang ke vakum, tapi berputar melalui rantai pasok pangan, tenaga kerja, dan konsumsi lokal.
Penelitian di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa stimulus fiskal yang ditargetkan dengan baik bisa mendorong pertumbuhan, meskipun dampaknya bisa terhambat oleh faktor struktural seperti lemahnya institusi dan terbatasnya ruang fiskal. Indonesia, dengan konsumsi domestik yang mendominasi 54% PDB, adalah kandidat yang tepat untuk stimulus demand-side semacam ini.
Analogi untuk orang awam:
Bayangkan kamu adalah ketua RT yang mengelola kas warga. Di bulan puasa, kamu memutuskan mengeluarkan lebih banyak uang kas untuk membeli sembako yang dibagikan ke warga kurang mampu. Pengeluaran kas melonjak 20% dibanding bulan biasa.
Apakah itu buruk? Belum tentu. Yang perlu dilihat adalah: sembako itu dibeli dari warung lokal atau supermarket luar kota? Kalau dari warung lokal, uang itu berputar di dalam lingkungan sendiri — warung untung, pemilik warung belanja kebutuhan sehari-hari, dan seterusnya. Inilah yang disebut efek multiplier: satu rupiah yang dibelanjakan pemerintah bisa berputar berkali-kali di ekonomi lokal sebelum akhirnya "keluar" dari sistem.
Yang perlu dikritisi bukan "kok banyak sekali pengeluarannya?" — tapi "uangnya pergi ke mana, dan apakah ia berputar di komunitas kita atau langsung bocor ke luar?"
Masalah Ketiga: "Napas Buatan" versus Stimulus Katalis
Ferry menggunakan frasa "napas buatan dari APBN" untuk menggambarkan belanja pemerintah yang mendorong angka pertumbuhan. Frasa ini terdengar dramatis dan mudah dicerna — tapi secara konseptual kurang tepat.
"Napas buatan" mengimplikasikan bahwa tanpa intervensi, pasien akan mati. Analogi ini mengasumsikan ekonomi Indonesia dalam kondisi kritis sebelum ada belanja pemerintah. Padahal data menunjukkan hal berbeda: konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52% dan investasi tumbuh 5,96% di Q1 2026 — keduanya merupakan pertumbuhan yang solid tanpa perlu bantuan "alat bantu hidup."
Pertanyaan yang lebih tepat untuk ditanyakan adalah: apakah belanja pemerintah ini katalis yang memperkuat pertumbuhan organik, atau penopang sementara yang akan hilang begitu program selesai? Bahkan beberapa komentator ekonomi di thread Ferry sendiri mengakui bahwa yang harus dilihat di Q2 adalah apakah konsumsi rumah tangga tetap kuat setelah efek Ramadan dan THR hilang. Ini pertanyaan yang jauh lebih produktif dibanding sekadar mendekonstruksi angka Q1.
Analogi untuk orang awam:
Bayangkan seorang atlet lari yang sedang berlatih mandiri dan progresnya cukup bagus — ia sudah bisa berlari 10 km tanpa berhenti. Lalu pelatih baru datang dan menyusun jadwal latihan yang lebih terstruktur: menambah sesi lari interval, memperbaiki pola makan, dan memberikan suplemen. Performa atlet itu melonjak jadi 15 km.
Apakah kita bisa bilang si atlet ini "hanya bisa lari karena suplemen" dan tanpa suplemen ia akan tersungkur? Tidak. Ia sudah berlari sebelumnya. Yang dilakukan pelatih adalah mengakselerasi kapasitas yang sudah ada, bukan menciptakan kapasitas dari nol.
Inilah bedanya napas buatan (kondisi darurat, tanpa intervensi pasien kolaps) dengan katalis (kondisi sehat, intervensi mempercepat pertumbuhan). Ekonomi Indonesia di Q1 2026 lebih mirip si atlet tadi — bukan pasien koma.
Masalah Keempat: Risiko Fiskal Ada, Tapi Bukan Baru
Ferry memperingatkan risiko defisit melampaui batas 3%. Ini memang kekhawatiran yang sah — tapi konteksnya perlu diperlengkap.
Menurut laporan The Diplomat, pendapatan pemerintah di tahun 2025 memang meleset 8% dari target, menyebabkan defisit naik ke 2,92% dari GDP, hampir menyentuh batas legal 3%. Ini adalah fakta yang perlu dicermati.
Namun anggaran 2026 justru dirancang dengan ekspektasi pendapatan yang lebih kuat, dengan defisit ditargetkan sedikit di bawah 2,7% dari GDP. Artinya, pemerintah secara aktif mengelola risiko ini — bukan mengabaikannya.
Lebih jauh, Bank Indonesia sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 di angka 5,33%, dan menyatakan jika belanja fiskal dipercepat, pertumbuhan bisa mencapai 5,4% — angka yang selaras, bukan bertentangan, dengan apa yang terjadi di Q1.
Analogi untuk orang awam:
Bayangkan kamu punya kartu kredit dengan limit Rp 10 juta. Bulan lalu, penggunaan kamu mencapai Rp 9,2 juta — nyaris mentok. Mengkhawatirkan? Wajar. Tapi apakah bulan ini kamu otomatis jebol limit? Tidak, karena ternyata bulan ini penghasilan kamu naik, kamu sudah mencicil lebih banyak, dan rencana pengeluaran besar yang memicu tagihan bulan lalu sudah selesai.
Risiko tetap ada — limit kartu kredit itu nyata dan tidak boleh diabaikan. Tapi mengatakan "kamu pasti bangkrut bulan ini" hanya berdasarkan tagihan bulan lalu, tanpa melihat kondisi keuangan bulan ini, adalah kesimpulan yang terlalu jauh.
Itulah yang terjadi saat kita melihat defisit 2025 lalu langsung menyimpulkan 2026 akan jebol batas 3%. Data 2026 menunjukkan pemerintah sudah mengkoreksi arahnya.
Apa yang Sebenarnya Perlu Dikritisi
Bukan berarti tidak ada yang perlu dikritisi dari kebijakan fiskal saat ini. Ada — dan justru di sini kritik yang lebih tajam seharusnya diarahkan.
Sebuah penelitian dari Tandfonline mencatat bahwa untuk menjaga defisit 2026 tetap di target 2,7% dari GDP, penerimaan pajak harus tumbuh 21% — sebuah angka yang sangat ambisius mengingat tidak ada reformasi perpajakan besar yang direncanakan. Ini adalah kekhawatiran yang jauh lebih substantif dan berbasis data.
Beberapa analis juga mencatat bahwa meski pendidikan mendapat porsi terbesar dalam belanja pemerintah, mayoritas masih untuk transfer daerah dan BOS — bukan untuk R&D yang bisa mendorong produktivitas jangka panjang. Ini adalah kritik struktural yang jauh lebih dalam dan perlu disorot.
Belanja pemerintah yang produktif — infrastruktur, pendidikan berkualitas, riset dan inovasi — adalah investasi yang menciptakan kapasitas produksi jangka panjang. Belanja yang sekadar menjaga konsumsi jangka pendek tanpa meninggalkan kapasitas baru adalah pertanyaan yang lebih tepat untuk diajukan.
Analogi untuk orang awam:
Bayangkan kamu mendapat bonus Rp 5 juta. Ada dua pilihan: pertama, kamu pakai untuk makan-makan enak dan liburan — momen menyenangkan, tapi habis ya sudah. Kedua, kamu pakai untuk kursus skill baru, beli alat kerja, atau modal usaha kecil-kecilan. Pilihan kedua tidak langsung terasa nikmatnya, tapi enam bulan kemudian kamu punya penghasilan tambahan yang terus mengalir.
Itulah bedanya belanja konsumtif dan belanja investasi dalam konteks APBN. Bukan soal besar-kecilnya jumlah yang dikeluarkan — tapi apakah pengeluaran itu meninggalkan kapasitas baru setelah uangnya habis, atau hanya meninggalkan kenangan manis yang cepat dilupakan ekonomi.
Inilah pertanyaan yang seharusnya lebih banyak diajukan: bukan "kok belanjanya banyak?", tapi "belanja itu meninggalkan apa setelah programnya selesai?"
Kesimpulan: Kritik yang Baik Harus Jujur pada Kompleksitasnya
Ferry Irwandi melakukan sesuatu yang penting: ia mendorong publik untuk tidak menelan angka ekonomi mentah-mentah. Ini adalah kontribusi nyata di ekosistem wacana publik Indonesia yang terlalu sering dikuasai narasi tunggal.
Tapi kritik yang baik juga harus jujur pada kompleksitasnya sendiri. Menggunakan simulasi counterfactual yang oversimplified, lalu menyebutnya "akuntansi dan ekonometrika", adalah cara meyakinkan untuk sampai pada kesimpulan yang belum tentu tepat.
Belanja pemerintah yang melonjak adalah fakta. Bahwa ia menyumbang signifikan ke angka 5,61% juga fakta. Tapi apakah itu masalah atau justru kebijakan yang diperlukan — itu adalah pertanyaan yang jawabannya bergantung pada ke mana uang itu mengalir, seberapa besar multiplier-nya ke ekonomi riil, dan apakah kenaikan konsumsi serta investasi yang kita lihat adalah hasil dari belanja itu atau berjalan paralel.
Satu hal yang Ferry dan saya setuju: pemerintah harus jujur dalam mendiagnosis masalah ekonomi. Tapi hal yang sama berlaku untuk kritik akademis di ruang publik — tidak boleh berhenti di angka yang mengesankan, tanpa bertanya lebih jauh tentang mekanisme dan konteksnya.
Satu analogi penutup:
Data ekonomi itu seperti hasil tes darah. Angka hemoglobin rendah memang terlihat mengkhawatirkan. Tapi dokter yang baik tidak langsung memvonis anemia berat dan meresepkan transfusi — ia bertanya dulu: apakah kamu baru donor darah? Sedang menstruasi? Kurang makan daging merah seminggu ini? Baru begadang?
Konteks adalah bagian dari diagnosis, bukan pelengkap opsional. Dan dokter yang langsung menyimpulkan "pasien sakit parah" hanya dari satu angka, tanpa membaca keseluruhan rekam medis, bukan dokter yang baik — ia hanya dokter yang terlihat meyakinkan.
Ingat: Data bisa membuktikan apa saja jika kita memilih asumsi yang tepat. Pertanyaan terbaiknya bukan "apakah angka ini benar?" — tapi "apakah cerita di balik angka ini lengkap?"
Referensi & Resources
- Suara.com — Ferry Irwandi Bongkar Pertumbuhan Ekonomi 5,61%: https://yoursay.suara.com/news/2026/05/12/121500/ferry-irwandi-bongkar-pertumbuhan-ekonomi-561-benarkah-cuma-angka-di-atas-kertas
- AyoJakarta.com — Ferry Irwandi Senggol Menkeu Purbaya: https://www.ayojakarta.com/ekonomi/03173714/ferry-irwandi-senggol-menkeu-purbaya-soal-pertumbuhan-ekonomi-561-jangan-cherry-picking-data
- The Diplomat — Indonesia's 2026 Budget: https://thediplomat.com/2026/02/indonesias-unconventional-2026-budget/
- The Diplomat — Unpacking Indonesia's 2025 Fiscal Revenue Shortfall: https://thediplomat.com/2026/01/unpacking-indonesias-2025-fiscal-revenue-shortfall/
- IMF Finance & Development — What Is Keynesian Economics?: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/09/basics.htm
- Tandfonline — Prabowonomics: Can Indonesia Really Grow at 8%?: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00074918.2026.2638632
- IDN Financials — BI Projects Indonesia's Economy to Grow 5.33% in 2026: https://www.idnfinancials.com/news/58722/bi-projects-indonesias-economy-to-grow-by-5-33-in-2026