Setiap menjelang akhir Sya'ban, skenario yang sama hadir seperti tamu lama: stasiun TV ramai-ramai siaran langsung dari pantai, sejumlah ulama berteleskop memandang langit petang, dan jutaan orang Indonesia menahan nafas menunggu pengumuman Menteri Agama. Lalu—hampir pasti—ada dua kelompok yang berlebaran di tanggal berbeda.

Bagi banyak orang, ini terasa membingungkan. Masak iya, bulan yang sama bisa terlihat di satu tempat tapi tidak di tempat lain? Tapi bagi siapapun yang mau masuk lebih dalam, pertanyaan ini ternyata menyentuh persoalan yang jauh lebih kaya: bagaimana kita menentukan kebenaran? Apakah melihat dengan mata lebih otoritatif dari menghitung dengan angka? Dan siapa yang berhak memutuskan kapan sebuah ibadah dimulai?

Ini bukan sekadar soal kalender. Ini adalah titik temu antara astronomi, fikih, otoritas negara, dan identitas komunitas.

Kenapa Bulan Sabit, Bukan Matahari?

Sebelum bicara soal sidang isbat, kita perlu mundur ke pertanyaan paling fundamental: mengapa kalender Islam menggunakan bulan, bukan matahari?

Jawabannya ada di Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 189: "Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Katakanlah, hilal itu adalah tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji." Bulan dipilih bukan tanpa alasan—ia adalah penanda waktu paling mudah diamati secara langsung oleh siapapun, di mana pun, tanpa instrumen. Masyarakat Arab abad ke-7 yang hidup di gurun, jauh dari teknologi, bisa melihat langit dan tahu: bulan baru telah lahir.

Kalender Hijriah dengan demikian adalah kalender lunar murni (qamariyah), berbeda dari kalender Masehi yang solar, atau kalender Jawa/Hindu yang luni-solar (menggabungkan keduanya). Satu bulan Hijriah berlangsung sekitar 29,5 hari—persis satu siklus bulan dari new moon ke new moon berikutnya. Ini yang dalam astronomi disebut bulan sinodis.

Implikasi praktisnya dramatis: karena 12 bulan lunar = ±354 hari (bukan 365), kalender Hijriah bergeser sekitar 11 hari per tahun relatif terhadap kalender Masehi. Ramadhan bisa jatuh di musim panas, musim dingin, atau musim apa pun—bergantian sepanjang 33 tahun siklus penuh.

Problemnya? Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda "berpuasalah karena melihat hilal" (HR. Bukhari-Muslim), kata kuncinya adalah ru'yah—penglihatan. Dan penglihatan, tidak seperti perhitungan matematis, bisa salah, bisa terhalang awan, dan bisa berbeda dari satu tempat ke tempat lain.

Apa Sebenarnya Hilal Itu?

Hilal secara astronomis adalah bulan sabit yang pertama kali bisa diamati setelah fase konjungsi (new moon)—saat Bulan berada tepat di antara Bumi dan Matahari sehingga tidak terlihat sama sekali.

Segera setelah konjungsi, Bulan mulai "bergerak" menjauh dari Matahari dalam orbit elliptikalnya. Beberapa jam atau hari kemudian, saat Matahari terbenam, ada kemungkinan Bulan terlihat sebagai sabit tipis di ufuk barat. Inilah hilal.

Tapi "terlihat" adalah kata yang sangat kompleks di sini. Visibilitas hilal dipengaruhi oleh:

Elongasi (sudut jarak antara Bulan dan Matahari)—minimal 6,4° menurut kriteria MABIMS (2021), atau berbeda menurut berbagai standar internasional lain
Ketinggian bulan di atas ufuk—semakin tinggi, semakin mudah terlihat
Umur bulan setelah konjungsi—umumnya minimal 8-12 jam
Kondisi atmosfer—awan, polusi, dan kelembapan sangat mempengaruhi
Lokasi geografis pengamat—latitude dan longitude menentukan apakah bulan sudah di atas ufuk saat Matahari terbenam

Di sinilah letak masalah intinya: hilal mungkin sudah ada secara astronomis, tapi belum tentu bisa dilihat oleh mata manusia. Dan dua hal ini—keberadaan vs keterlihatan—memunculkan dua pendekatan besar yang hingga kini belum menemukan titik temu.

Dua Pendekatan Besar: Ru'yah dan Hisab

Ru'yah: Mata sebagai Saksi

Pendekatan ru'yah bil fi'li (pengamatan langsung) berpegang pada makna harfiah hadis: hilal harus dilihat oleh mata. Jika tidak ada yang melihat, maka bulan digenapkan 30 hari (istikmal).

Nahdlatul Ulama (NU) secara tradisional menggunakan metode ini—meskipun dalam praktik modern mereka juga menggunakan teleskop dan mempertimbangkan data astronomi sebagai pembantu. NU juga mensyaratkan imkan ru'yah (kemungkinan keterlihatan) berdasarkan kriteria astronomis tertentu.

Daya tarik pendekatan ini terletak pada universalitasnya: ibadah semestinya bisa dilaksanakan oleh semua Muslim, termasuk mereka yang tidak punya akses ke teknologi. Penglihatan adalah kesaksian yang terbuka bagi siapa pun.

Hisab: Angka sebagai Panduan

Pendekatan hisab (perhitungan matematis/astronomis) berargumen bahwa posisi bulan sudah bisa diprediksi dengan akurasi tinggi. Jika kita tahu persis kapan konjungsi terjadi, mengapa harus bergantung pada kondisi cuaca?

Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki wujudul hilal: selama Bulan sudah berada di atas ufuk setelah Matahari terbenam (walaupun hanya 0,1°), maka bulan baru dianggap telah masuk.

Pendekatan ini memungkinkan kalender Hijriah ditetapkan jauh ke depan—Muhammadiyah bahkan sudah menyusun kalender mereka untuk beberapa dekade ke depan. Hasilnya: kepastian, konsistensi, dan kebebasan dari ketidakpastian cuaca.

Mengapa Keduanya Bisa Berbeda?

Bayangkan dua orang di tempat berbeda melihat hilal. Satu di Sabang yang berhasil melihat, satu di Merauke yang terhalang awan. Apakah keduanya harus memulai puasa di hari yang sama?

Ini memunculkan perdebatan wilayatul hukmi (kesatuan wilayah yurisdiksi): apakah kesaksian dari satu daerah berlaku untuk seluruh Indonesia? Atau bahkan seluruh dunia (mathla' global)?

NU dan pemerintah Indonesia umumnya menggunakan mathla' Indonesia—jika hilal terlihat di mana pun di wilayah Indonesia, maka berlaku nasional. Muhammadiyah menggunakan perhitungan yang tidak bergantung pada pengamatan, sehingga tanggalnya sudah pasti terlepas dari cuaca.

Hasil konkretnya: perbedaan 1-2 hari dalam penentuan awal Ramadhan dan Lebaran bukanlah anomali—ia adalah konsekuensi yang bisa dipahami dari dua pendekatan epistemologis yang berbeda, masing-masing dengan landasan yang kokoh.

Sidang Isbat: Negosiasi Politik dan Fikih

Isbat secara harfiah berarti "penetapan" atau "konfirmasi." Sidang Isbat adalah sidang resmi yang digelar Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menetapkan secara resmi awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.

Secara hukum, dasar sidang ini adalah Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang memberi Pengadilan Agama kewenangan menetapkan awal bulan setelah mendapat laporan dari Menteri Agama. Pemerintah berperan sebagai waliyyul amri—otoritas publik yang menetapkan keputusan untuk kepentingan bersama.

Proses sidangnya kira-kira begini: Kementerian Agama mengundang perwakilan dari NU, Muhammadiyah, MUI, pakar astronomi LAPAN (kini BRIN), ahli falak dari berbagai ormas, dan perwakilan berbagai kementerian. Sebelum sidang, tim rukyat (pengamat hilal) dikerahkan ke 90-100 titik di seluruh Indonesia.

Dalam sidang, data dari semua metode—hisab dan laporan pengamatan—dipresentasikan. Lalu keputusan diambil.

Ada dinamika menarik di sini. Muhammadiyah, yang menggunakan hisab dan sudah menyusun kalender sendiri jauh-jauh hari, memandang hasil sidang isbat bukan sebagai keputusan yang mengikat—meskipun mereka hadir dan berpartisipasi aktif dalam diskusi. Kehadiran mereka mencerminkan semangat musyawarah, bukan penerimaan atas satu metode tertentu.

Artinya, sidang isbat tidak dirancang—dan memang tidak bisa—menjadi mekanisme penyatuan metode. Ia lebih berfungsi sebagai legitimasi negara atas satu tanggal resmi: untuk keperluan institusi pemerintah, pengadilan, kalender nasional, dan bagi umat Muslim yang memilih mengikuti keputusan pemerintah.

Mengapa Tidak Sekadar Mengikuti Saudi?

Pertanyaan ini muncul setiap tahun. Jawabannya mengungkap geografi dan konteks yang sering terlewat.

Arab Saudi menggunakan pengamatan hilal dengan kriteria mereka sendiri—dan secara geografis, posisi Saudi membuat hilal cenderung dapat diamati lebih awal dibandingkan Indonesia yang berada 5-10 derajat lebih jauh ke timur.

Selain itu, Saudi sendiri tidak selalu menggunakan satu metode tunggal yang seragam. Secara historis, kriteria pengamatan yang diterapkan cukup beragam, sehingga penetapan tanggal di Saudi kadang mendahului negara-negara lain—termasuk negara yang secara astronomis seharusnya melihat hilal lebih dulu.

Bagi Indonesia, pertanyaan "ikut Saudi atau tidak" bukan semata soal otoritas keagamaan. Ia juga menyentuh pertimbangan praktis dan keilmuan: metode mana yang paling valid secara astronomis dan paling dapat dipertanggungjawabkan? Tidak mengherankan jika mayoritas ulama internasional, termasuk Fiqh Council of North America, justru mendorong penggunaan hisab astronomis yang terstandar.

Apakah Ada Solusi?

Jujur saja: ini pertanyaan yang belum terjawab dengan memuaskan, dan siapapun yang mengklaim punya solusi sederhana kemungkinan besar meremehkan kompleksitasnya.

Beberapa pendekatan yang sedang didiskusikan di level internasional antara lain penggunaan kriteria imkan ru'yah yang distandarkan secara global—misalnya kriteria Istanbul 1978 atau kriteria ODEH yang lebih modern. Keduanya mencoba mendefinisikan secara astronomis kapan hilal bisa terlihat oleh mata normal, sehingga menggabungkan logika hisab dengan spirit ru'yah.

Indonesia sendiri saat ini sedang dalam proses panjang menuju kriteria baru. Pada 2021, Kementerian Agama bersama BMKG dan BRIN menetapkan kriteria MABIMS baru: tinggi hilal minimal 3° dan elongasi minimal 6,4°. Ini lebih tinggi dari kriteria lama (2°) dan lebih selaras dengan standar internasional.

Tapi Muhammadiyah tetap pada hisab wujudul hilal mereka. Dan NU tetap pada ru'yah, meski kini dengan standar imkan ru'yah yang lebih ketat.

Perbedaan ini bukan lagi semata soal metode—ia juga sudah menjadi bagian dari cara masing-masing komunitas memahami dan menghayati agamanya. Dan itu sesuatu yang layak dihormati, bukan sekadar diselesaikan dengan satu angka astronomis.

Sidang Isbat dan Pelajaran Epistemologi

Ada hal yang lebih dalam dari sekadar perdebatan teknis di sini, dan ini yang membuat isu hilal begitu menarik dari perspektif filsafat pengetahuan.

Kita hidup di zaman sains. Posisi bulan bisa dihitung dengan presisi femtometer. NASA bisa memprediksi gerhana 3000 tahun ke depan. Tapi jutaan orang memilih untuk melihat alih-alih menghitung—karena ada nilai epistemologis dalam kesaksian langsung yang tidak begitu saja tergantikan oleh angka.

Ini sebenarnya bukan kekhasan Islam semata. Bahkan dalam sains modern, ada perdebatan berkelanjutan antara observasi vs teori: kapan data empiris cukup kuat untuk menggugurkan model matematis yang sudah mapan? Apakah pengukuran instrumen lebih otoritatif dari kesaksian mata? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak sepele.

Sidang isbat, dengan segala kompleksitas dan dinamikanya, adalah versi institusional dari negosiasi epistemologi itu. Bahwa ia terus ada, tahun demi tahun, menunjukkan bahwa pertanyaan "bagaimana kita tahu?" belum menemukan jawaban yang memuaskan semua pihak—dan mungkin memang tidak harus.

Pertanyaan untuk direnungkan: Jika besok ditemukan metode yang 100% akurat dalam menentukan hilal—apakah perbedaan itu akan hilang? Atau justru perdebatannya akan bergeser ke pertanyaan lain yang lebih dalam?

Referensi & Resources:

Kementerian Agama RI: Almanak Hisab Rukyat (edisi terbarukan) — dokumen resmi kriteria MABIMS
Mohammad Ilyas: "A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calendar, Times & Qibla" (1984) — fondasi akademis kalender Islam modern
BMKG & BRIN: Data falak dan laporan imkan ru'yah tahunan — bmkg.go.id
Syamsul Anwar: Hisab Bulan Kamariah, Universitas Islam Indonesia Press — perspektif hisab dari ulama Indonesia
Mohammad Odeh: "New Criterion for Lunar Crescent Visibility", Experimental Astronomy Journal (2006) — kriteria visibilitas hilal berbasis data empiris
Susiknan Azhari: Ensiklopedi Hisab Rukyat, Pustaka Pelajar — referensi komprehensif metode falak di Indonesia
Fiqh Council of North America: "Moon Sighting Statement" — perspektif ulama global tentang hisab vs ru'yah