Beberapa hari terakhir, nama LPDP kembali ramai diperbincangkan. Bukan karena prestasinya, tapi karena seorang alumni dengan inisial DS yang viral di media sosial setelah membanggakan paspor WNA anaknya — seolah lupa bahwa pendidikannya dibiayai uang rakyat Indonesia. Ia bukan yang pertama. Dan hampir pasti bukan yang terakhir.

Tapi sebelum kita ikut-ikutan naik pitam di kolom komentar, ada baiknya kita duduk dulu dan berpikir lebih dalam: sebenarnya apa yang salah di sini? Apakah semua kesalahan ada di pundak si penerima beasiswa? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang perlu kita bicarakan?

Apa Sebenarnya Tujuan LPDP?

LPDP — Lembaga Pengelola Dana Pendidikan — bukan semata-mata program belas kasihan negara kepada anak muda berprestasi. Sejak awal, program ini dirancang sebagai investasi jangka panjang negara dalam pengembangan sumber daya manusia. Dananya bersumber dari dana abadi yang dianggarkan lewat APBN setiap tahunnya.

Tujuannya jelas: mencetak lulusan unggul yang tidak hanya hebat secara akademik, tapi mampu membawa perubahan nyata di dalam negeri. Bidang-bidang yang menjadi prioritas pun bukan sembarangan — ketahanan pangan, energi, pertahanan, digitalisasi, kesehatan, hilirisasi industri, maritim, dan manufaktur. Semua itu adalah sektor strategis yang menentukan daya saing Indonesia di masa depan.

Calon pendaftar diwajibkan menulis esai komitmen kembali ke Indonesia, rencana pascastudi, dan rencana kontribusi sepanjang 1.500–2.000 kata — disertai bentuk pengabdian konkret di industri tertentu sesuai program studi tujuan (LPDP Kemenkeu RI, Panduan Umum Beasiswa 2026).

Dengan kata lain, negara tidak sedang memberi "hadiah" kepada individu berbakat. Negara sedang membeli sesuatu — yaitu kontribusi, keahlian, dan alih teknologi yang kelak harus dikembalikan ke tanah air.

Kontrak yang Sudah Ditandatangani Sejak Hari Pertama

Ini bagian yang sering dilupakan — atau pura-pura lupa — oleh sebagian penerima: semua kewajiban sudah jelas sejak sebelum beasiswa cair.

Setelah lulus, awardee wajib kembali dan berkontribusi secara fisik di Indonesia selama dua kali masa studi ditambah satu tahun — dikenal sebagai klausul 2N+1 — yang dijalankan secara berturut-turut setelah menyelesaikan pendidikan. Artinya, kalau kuliah S2 dua tahun, minimal lima tahun harus berkontribusi di Indonesia (Okezone Edukasi, 24 Februari 2026).

Alumni juga wajib berada di Indonesia paling lambat 90 hari kalender setelah tanggal kelulusan (Kompas.com, 21 Februari 2026).

Dan sanksinya bukan main-main. Per Februari 2026, Direktur Utama LPDP Sudarto mengungkapkan bahwa dari lebih dari 600 awardee yang diperiksa, 44 orang dikenai sanksi karena tidak memenuhi kewajiban pengabdian — 8 di antaranya diwajibkan mengembalikan seluruh dana beasiswa beserta bunganya, sementara 36 lainnya masih dalam proses pemeriksaan (Media Indonesia, 24 Februari 2026).

Jadi tidak ada alasan untuk bilang "tidak tahu." Ini bukan kontrak dalam huruf kecil yang tersembunyi di halaman 47. Ini syarat utama yang harus dibaca, dipahami, dan ditandatangani — jauh sebelum boarding pass pertama dicetak.

Negara Sudah Bayar Lebih Dulu — Pengabdian adalah Pelunasannya

Mari kita bicara jujur soal narasi yang kerap beredar di kalangan alumni LPDP atau lulusan luar negeri pada umumnya: "Saya punya keahlian kelas dunia, wajar kalau saya minta kompensasi kelas dunia."

Secara logika pasar bebas, argumen itu tidak salah. Keahlian langka memang seharusnya dihargai lebih tinggi.

Tapi ada satu hal yang sering luput dari kalkulasi itu: negara sudah membayar di muka, jauh sebelum keahlian itu selesai dibangun. Biaya kuliah, tunjangan hidup bulanan, tiket pesawat pulang-pergi, hingga asuransi kesehatan — semuanya sudah ditanggung negara. Nilainya bisa ratusan juta hingga lebih dari satu miliar rupiah per orang. Itu bukan uang langit. Itu uang pajak rakyat Indonesia — termasuk dari mereka yang tidak pernah punya kesempatan kuliah sama sekali.

Maka framing yang tepat bukan "saya layak dibayar lebih." Framing yang tepat adalah: "saya masih punya hutang yang belum lunas." Pengabdian 2N+1 bukan bentuk kemuliaan hati — itu cicilan pelunasan dari investasi yang sudah negara keluarkan.

Ketika seorang awardee pulang dan langsung bernegosiasi gaji setara standar internasional — sementara belum menunaikan satu hari pun dari kewajiban pengabdiannya — ada sesuatu yang tidak proporsional di sana. Bukan berarti mereka tidak berhak atas penghidupan yang layak. Tapi ada perbedaan mendasar antara menuntut hak dan mengabaikan kewajiban yang sudah disepakati.

Agen Perubahan yang Tidak Mau Turun ke Lapangan

Di sinilah akar dari masalah yang lebih dalam.

Sebagian brain drain terjadi karena alasan yang sangat valid dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Banyak lulusan luar negeri yang pulang tidak hanya menghadapi soal gaji rendah, tapi juga sistem yang tidak meritokratis. Koneksi lebih penting dari kompetensi, birokrasi lebih tebal dari inovasi, dan keahlian yang dibangun bertahun-tahun tidak selalu punya ruang yang tepat untuk diaplikasikan.

Ini keluhan yang sah. Dan negara wajib meresponsnya dengan serius.

Tapi ada pertanyaan yang tidak nyaman: kalau memang kondisinya seperti itu, bukankah itu justru alasan untuk pulang dan mengubahnya — bukan alasan untuk kabur dan menikmati sistem yang sudah lebih baik di tempat lain?

India pernah mengalami brain drain parah sejak tahun 1960-an hingga 1980-an. Yang mengubah arahnya bukan keajaiban — melainkan pilihan sebagian diaspora India untuk pulang dan terlibat langsung. Ketika liberalisasi ekonomi 1990-an membuka peluang, para profesional India yang telah berpengalaman di luar negeri kembali dan menjadi tulang punggung industri teknologi India. Pendiri perusahaan-perusahaan IT besar seperti Infosys dan Wipro, serta investor ventura seperti Vinod Khosla, adalah bagian dari gelombang tersebut (Singh & Krishna, SAGE Journals, 2015). Hasilnya, industri IT India berkembang hingga menjadi sektor senilai USD 150 miliar secara global (ResearchGate, 2023).

Itu bukan kebetulan. Itu hasil dari pilihan — pilihan untuk tidak menunggu sistemnya sempurna dulu baru mau berkontribusi.

Dua Pihak, Dua Kewajiban

Opini ini bukan untuk membela status quo atau menyalahkan satu pihak saja. Negara juga punya pekerjaan rumah yang tidak kecil.

Tidak adil kalau hanya alumni LPDP yang dituntut patriotis sementara negara tidak menyediakan ekosistem yang layak untuk mereka berkontribusi. Tidak ada gunanya memaksa orang pulang kalau yang menanti mereka adalah gaji tidak kompetitif, birokrasi yang menggerus semangat, dan lingkungan kerja yang tidak menghargai kompetensi.

Negara perlu menjawab ini dengan konkret: sistem remunerasi yang lebih adil di sektor publik, jalur karier yang jelas bagi lulusan berkeahlian tinggi, ekosistem riset yang tidak tersedak birokrasi, dan penegakan meritokrasi yang konsisten.

Tapi di saat yang sama, para penerima beasiswa juga perlu jujur pada diri sendiri. Apakah ekspektasi gaji "setara luar negeri" itu murni soal nilai keahlian? Atau ada elemen lain — kesulitan melepaskan standar hidup yang sudah terbentuk selama studi di luar, atau keengganan untuk kembali ke lingkungan yang terasa "lebih kecil" dari yang sudah terbiasa?

Perubahan tidak pernah nyaman. Dan kalau semua "agen perubahan" itu menunggu kondisi sempurna dulu baru mau bergerak, maka perubahan itu tidak akan pernah datang — karena kondisi sempurna tidak datang dengan sendirinya. Ia dibangun oleh orang-orang yang mau masuk ke dalam ketidaksempurnaan itu dan bekerja.

Kata Akhir

Beasiswa LPDP adalah perjanjian — bukan hadiah. Dan perjanjian bekerja dua arah.

Negara berkewajiban menyediakan ekosistem yang memungkinkan kontribusi nyata terjadi. Alumni berkewajiban memenuhi komitmen yang sudah mereka tanda tangani dengan kesadaran penuh — bukan setengah hati.

Yang menjadi masalah bukan semata-mata soal apakah gaji di Indonesia rendah atau tidak — itu fakta yang perlu dibenahi bersama. Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang mengambil fasilitas yang dibiayai rakyat, lalu ketika tiba waktunya membayar kembali lewat kontribusi, mereka mencari seribu alasan untuk pergi.

Beasiswa LPDP seharusnya melahirkan orang-orang yang cukup rendah hati untuk mengakui bahwa mereka berhutang pada negeri ini — dan cukup berani untuk membayar hutang itu, meski jalan yang menanti bukan jalan yang mudah.

Karena kalau tidak, negara ini bukan sedang menginvestasikan pada SDM unggul. Negara ini sedang membiayai emigrasi kelas satu.

Referensi:

LPDP Kemenkeu RI — Panduan Umum Beasiswa 2026: https://lpdp.kemenkeu.go.id/en/beasiswa/beasiswa-share/beasiswa-share/
Kompas.com (21 Februari 2026) — "Apa Aturan Wajib Kembali ke Indonesia buat Penerima Beasiswa LPDP?": https://www.kompas.com/edu/read/2026/02/21/144422671/apa-aturan-wajib-kembali-ke-indonesia-buat-penerima-beasiswa-lpdp
Okezone Edukasi (24 Februari 2026) — "Apakah Penerima Beasiswa LPDP Wajib Pulang ke Indonesia?": https://edukasi.okezone.com/read/2026/02/24/65/3203359/apakah-penerima-beasiswa-lpdp-wajib-pulang-ke-indonesia-ini-penjelasannya
Media Indonesia (24 Februari 2026) — "Tidak Pulang, 44 Awardee LPDP Disanksi, 8 Wajib Kembalikan Dana Beasiswa": https://mediaindonesia.com/humaniora/863574/tidak-pulang-44-awardee-lpdp-disanksi-8-wajib-kembalikan-dana-beasiswa
Jaspertap Singh & V.V. Krishna — "Trends in Brain Drain, Gain and Circulation: Indian Experience of Knowledge Workers", SAGE Journals, 2015: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0971721815597132
ResearchGate (2023) — "Brain Drain or Brain Gain: Assessing the Costs and Benefits of India's Manpower Exports": https://www.researchgate.net/publication/376202877