Seorang teman bercerita bulan lalu ia menghabiskan Rp 550.000 untuk satu jam bermain padel di kawasan Selatan Jakarta. Malamnya, ia scroll berita dan membaca tentang ratusan siswa di Cianjur yang keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis. Dua berita dari hari yang sama. Dua Indonesia yang sedang berjalan beriringan, tapi menuju arah yang berbeda.

Itulah yang membuat pertanyaan ini penting: kenapa di tengah ekonomi yang terasa lesu, lapangan padel terus bermunculan di kota-kota besar, sementara di pedesaan, dapur-dapur MBG dibangun untuk memastikan anak-anak tidak kelaparan? Ini bukan sekadar ironi sosial. Ini sinyal diagnostik tentang bagaimana uang bergerak, siapa yang diuntungkan, dan struktur ekonomi macam apa yang sedang kita bangun.

Ekonomi Lesu Itu Nyata — Tapi Tidak Merata Merasakannya

Ketika orang bilang "ekonomi lagi lesu," mereka tidak salah. Data mendukung perasaan itu.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 dari rentang 4,8%–5,6% menjadi 4,7%–5,5%, dan mengakui pemangkasan ini sejalan dengan turunnya daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah. "Konsumsi rumah tangga lemah, khususnya golongan menengah ke bawah," ujarnya.

Mandiri Institute mencatat jumlah kelas menengah Indonesia kembali menyusut pada 2025, dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang — berkurang sekitar 1,1 juta orang dalam satu tahun. Penurunan ini lebih tajam dibanding tahun sebelumnya.

Tapi di sinilah paradoksnya: kelesuan itu tidak dirasakan semua orang.

Data daya beli menunjukkan tekanan berat pada kelas menengah bawah, sementara daya beli masyarakat kelas atas masih terpantau cukup kuat — menandakan kesenjangan yang semakin lebar antara kelompok berpendapatan rendah dan tinggi.

BPS mencatat ketimpangan pengeluaran di Jakarta melonjak ke rasio Gini 0,441 pada Maret 2025, naik dari 0,431 pada September 2024. Ini berarti 20 persen penduduk kelas atas Jakarta kini menguasai 52,45 persen dari total pengeluaran warga ibu kota.

Jadi ketika kita bertanya "kenapa lapangan padel terus dibangun padahal ekonomi lesu," jawabannya sederhana: ekonominya memang lesu, tapi bukan untuk semua orang. Segmen atas masih punya uang yang perlu diputar — dan padel adalah salah satu medan perputarannya.

Padel: Olahraga, Gaya Hidup, Sekaligus Investasi

Padel bukan sekadar tren olahraga. Ia adalah cermin dari ekonomi kelas atas yang sedang berjalan di jalurnya sendiri.

Menurut laporan Core & Court, jumlah klub padel di Indonesia tumbuh dari hanya 3 klub pada 2021 menjadi 293 klub pada 2025. Jumlah lapangannya melonjak dari 15 lapangan menjadi 947 lapangan dalam periode yang sama. Pertumbuhan lebih dari 6.000 persen dalam empat tahun.

Indonesia kini menempati posisi pertama di Asia Tenggara dalam jumlah lapangan padel, keenam di Asia, dan ke-29 di dunia. Dari total 267 lapangan padel di Asia Tenggara, 51 persen berada di Indonesia.

Mengapa ini terjadi? Karena padel menawarkan kombinasi yang sulit ditolak: olahraga yang terasa eksklusif, komunitas yang erat, dan imbal investasi yang menjanjikan.

Harga sewa lapangan padel di kawasan perkotaan bisa mencapai Rp 550.000 hingga Rp 600.000 per jam. Pembangunan lima lapangan padel dengan kualitas standar profesional membutuhkan modal sekitar Rp 9 miliar, tapi bisa kembali dalam waktu 12 hingga 18 bulan tergantung okupansi.

ROI 12–18 bulan dalam kondisi ekonomi lesu adalah angka yang membuat investor bergerak. Lahan kosong di pinggir kota, gedung futsal yang sepi, atau basement mal yang tidak terpakai — semua berpotensi jadi lapangan padel. Di Bekasi, seorang pemilik lapangan futsal berusia 64 tahun sedang merenovasi fasilitasnya menjadi dua lapangan padel, karena pemesanan futsal terus menurun dalam setahun terakhir.

Ini bukan ironi, ini adaptasi pasar. Modal mengikuti peluang. Dan peluang, kini ada di segmen yang masih punya uang.

Dapur MBG: Ketika Negara Hadir Mengisi yang Tidak Bisa Diisi Pasar

Di sisi lain peta, ceritanya berbeda.

Program Makan Bergizi Gratis kini telah menjangkau 20 juta penerima di seluruh Indonesia, menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur-dapur, dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM. Angka yang besar — dan memang menjadi salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia modern.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun untuk menjalankan MBG hingga Juni 2025. Untuk operasional penuh sepanjang tahun, dibutuhkan hingga Rp 420 triliun.

Di desa-desa, dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) menjadi titik distribusi makanan bergizi. Di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, pengelolaan SPPG umumnya dilakukan oleh pemerintah desa dengan pengawasan tenaga kesehatan dari puskesmas setempat.

Secara teori, ini redistribusi yang benar: uang pajak mengalir ke desa, anak-anak mendapat gizi, petani dan pedagang lokal terserap. Presiden Prabowo bahkan menyebut peredaran uang di desa bisa meningkat 800 persen dari Rp 1 miliar menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun berkat MBG — meski angka ini masih perlu diverifikasi lebih lanjut.

Tapi program sebesar ini tidak berjalan mulus. Sejak Januari 2025, sejumlah kasus keracunan massal dilaporkan terkait program MBG di sekolah-sekolah — termasuk 342 siswa di Bandung, 78 siswa di Cianjur, dan 13 siswa di Bombana, Sulawesi Tenggara.

Masalah standar gizi, rantai pasok, dan pengawasan kualitas adalah tantangan nyata ketika skala program diperbesar terlalu cepat. Dan ini juga mencerminkan sesuatu yang lebih mendasar: kita sedang membangun infrastruktur sosial dari titik yang jauh tertinggal.

Dua Narasi, Satu Peta

Padel di kota dan dapur MBG di desa bukan dua fenomena yang terpisah. Keduanya adalah respons terhadap kenyataan yang sama: distribusi ekonomi Indonesia yang tidak merata.

Kelas atas — yang relatif tidak tersentuh kelesuan — menyerap modal dan menggerakkannya ke sektor premium. Padel, properti, kendaraan listrik, restoran fine dining: semua tumbuh bukan karena ekonomi secara keseluruhan sedang baik, tapi karena ada segmen yang memang tidak pernah kehabisan likuiditas.

Di kutub yang lain, ada 142 juta orang yang oleh Mandiri Institute dikategorikatn sebagai "aspiring middle class" — kelompok yang belum bisa disebut kelas menengah, tapi juga sudah tidak masuk dalam kelompok miskin. Kelompok ini meningkat dari 137,5 juta pada 2024 menjadi 142 juta orang pada 2025, atau sekitar 50,4 persen dari total penduduk. Mereka adalah pasar yang besar tapi rentan, dan MBG adalah salah satu jaring pengaman yang menjaga mereka tidak jatuh ke bawah.

Yang menarik adalah apa yang ada di tengah. Kelas menengah sejati — yang mestinya menjadi mesin konsumsi dan pilar stabilitas sosial — justru sedang tergerus. Menurut Ekonom UGM Dr. Wisnu Setiadi Nugroho, turunnya jumlah kelas menengah mencerminkan tergerusnya rasa percaya bahwa kerja keras akan membawa perubahan. "Jika tren ini berlanjut, dampaknya bukan hanya pada konsumsi dan basis pajak, tetapi juga pada stabilitas sosial," tegasnya.

Apa yang Seharusnya Kita Baca dari Semua Ini?

Ada tiga hal yang patut dicermati secara kritis:

Pertama, pertumbuhan padel adalah sinyal sehat bagi investor, tapi bukan sinyal kesehatan ekonomi secara menyeluruh. Ia menunjukkan di mana modal terkonsentrasi, bukan di mana ekonomi sedang merata. Ekonom dari Celios Nailul Huda bahkan mengingatkan: bisnis padel di Indonesia sedang berada di tahap "bulan madu," dan kita perlu belajar dari Swedia — di mana puluhan operator padel sudah bangkrut karena persaingan ketat, inflasi melonjak, dan minat kelas menengah yang anjlok.

Kedua, MBG adalah kebijakan yang niatnya benar — redistribusi, pemenuhan gizi, stimulus ekonomi desa. Tapi skala ambisi harus diimbangi kapasitas eksekusi. CISDI mencatat bahwa program MBG bukan solusi praktis untuk penyelesaian masalah stunting secara mendasar, karena tidak menyentuh akar masalah seperti kemiskinan struktural dan keterjangkauan pangan bergizi sehari-hari. Program ini bisa menjadi katalis, tapi bukan pengganti kebijakan gizi dan perlindungan sosial yang lebih sistemik.

Ketiga, kesenjangan yang kita lihat bukan sekadar angka Gini. Ini adalah dua ekosistem yang nyaris tidak bersentuhan: ekosistem urban-premium yang berputar di lapangan padel dan kafe artisan, dan ekosistem rural-subsisten yang bergantung pada subsidi dan program pemerintah. Selama keduanya berjalan paralel tanpa jembatan yang bermakna, angka pertumbuhan 5 persen pun akan terasa bohong bagi separuh lebih penduduk Indonesia.

Baca Ekonomi dari Apa yang Dibangun

Ada cara sederhana untuk membaca kesehatan ekonomi suatu negara: lihat apa yang sedang dibangun. Bukan hanya gedung dan infrastruktur, tapi fasilitas. Siapa yang bisa mengaksesnya, dan siapa yang tidak.

Ketika lapangan padel menjamur, itu bukan tanda bahwa ekonomi sedang baik. Itu tanda bahwa sebagian kecil ekonomi sedang sangat baik. Ketika dapur MBG bermunculan di desa, itu bukan tanda bahwa pemerintah sedang dermawan. Itu tanda bahwa ada gap kebutuhan dasar yang masih menganga dan tidak bisa dipenuhi oleh pasar sendiri.

Keduanya, secara bersamaan, adalah potret dua Indonesia yang sedang berlari dengan kecepatan berbeda — di jalan yang sama, tapi menuju tujuan yang belum tentu akan bertemu.

Pertanyaan terpentingnya bukan "kenapa padel menjamur?" atau "apakah MBG efektif?" Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: kebijakan ekonomi seperti apa yang akan menciptakan kondisi di mana kedua ekosistem ini akhirnya bisa saling menyapa — bukan hanya menjadi latar belakang satu sama lain dalam headline yang berbeda?

Ingat: Ekonomi yang sehat bukan yang punya sektor premium paling berkilap. Tapi yang punya paling sedikit warga yang butuh subsidi makanan untuk bertahan hidup.

Referensi & Sumber: