Survei yang dilakukan menjelang Pemilu 2024 menemukan fakta yang sulit diabaikan: 87 persen warga Indonesia percaya bahwa disinformasi telah mempengaruhi kondisi politik negeri ini (Kementerian Kominfo, 2024). Bukan 30 persen. Bukan 50 persen. Delapan puluh tujuh.

Artinya, hampir sembilan dari sepuluh orang Indonesia yang kita temui di kantor, di pasar, atau di masjid — merasakan bahwa informasi yang mereka konsumsi di dunia maya sudah terkontaminasi. Tapi mayoritas tetap menggunakannya sebagai sumber utama berita politik. Inilah paradoks yang sedang kita hidupi: sadar terpapar racun, tapi terus meminumnya.

Pemilu 2024 sudah lewat. Pemenang sudah dilantik. Tapi mesin yang memproduksi polarisasi itu — algoritma, echo chamber, politik identitas digital — tidak pernah berhenti berputar. Ia terus berjalan, diam-diam, setiap menit setiap hari. Dan Pemilu 2029 sedang menunggu di ujung jalan.

Angka yang Tidak Bisa Kita Pura-Pura Tidak Tahu

Indonesia adalah negara dengan salah satu ekosistem media sosial paling padat di dunia. Per Januari 2024, 139 juta orang Indonesia — sekitar 49,9 persen dari total populasi — aktif menggunakan media sosial (We Are Social & Hootsuite, 2024). Rata-rata, seorang pengguna menghabiskan 7 jam 38 menit per hari di dunia maya.

Yang lebih mengejutkan adalah pola konsumsinya. Pengguna TikTok di Indonesia tercatat menghabiskan 38 jam 26 menit per bulan di platform tersebut — angka tertinggi di antara semua platform. Sementara Instagram dikonsumsi rata-rata 16 jam 10 menit per bulan. Ini bukan sekadar hiburan; ini adalah habitat utama di mana opini politik dibentuk, diperkuat, dan dipolarisasi.

Selama periode Pemilu 2024, Kementerian Kominfo mengidentifikasi 203 isu hoaks yang tersebar dalam 2.882 konten di berbagai platform digital (Kominfo, Januari 2024). Facebook menjadi ladang hoaks terbesar dengan 1.325 konten, diikuti X/Twitter (947 konten), TikTok (342 konten), dan Instagram (198 konten). Dan itu hanya yang berhasil diidentifikasi secara resmi — belum terhitung konten yang lolos dari radar sistem pemantauan.

Sebagai pembanding, pada Pemilu 2019 Kominfo mencatat 714 isu hoaks sepanjang 2018–2019. Angka ini memang menurun pada 2024, tapi perlu kita jujur: kemampuan teknologi memproduksi dan menyebarkan konten palsu juga telah berkembang jauh lebih canggih sejak saat itu.

Algoritma Sebagai Arsitek Perpecahan

Di balik semua angka itu, ada mekanisme yang bekerja dengan sangat efisien. Namanya filter bubble — istilah yang dipopulerkan aktivis digital Eli Pariser untuk menggambarkan kondisi di mana algoritma platform menciptakan "gelembung informasi" personal untuk tiap pengguna, berdasarkan apa yang pernah mereka klik, tonton, dan sukai.

Mekanismenya sederhana tapi dampaknya serius. Ketika seseorang berulang kali mengonsumsi konten dari satu sudut pandang politik, algoritma TikTok, Instagram, atau Facebook akan terus menyajikan konten serupa. Lama-kelamaan, terbentuk apa yang disebut echo chamber — ruang gema di mana keyakinan seseorang terus dipantulkan kembali oleh lingkungan informasinya sendiri, hingga ia semakin yakin bahwa itulah satu-satunya kebenaran.

Penelitian dari Universitas NTB yang dipublikasikan di Golden Ratio of Social Science and Education (2025) menemukan bahwa filter bubble pada Instagram terjadi melalui tiga tahap: pembentukan algoritma berdasarkan perilaku awal pengguna, penguatan persepsi secara algoritmik, dan akhirnya konstruksi sikap yang kian tertutup terhadap pandangan alternatif. Pemilih muda menjadi kelompok yang paling rentan karena intensitas penggunaannya paling tinggi.

Yang mengkhawatirkan, studi kualitatif yang dipublikasikan di MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary (2024) menemukan bahwa banyak pengguna tidak menyadari bahwa mereka sedang berada di dalam filter bubble — meski mereka merasakan adanya pengaruh terhadap cara pandang mereka. Ini adalah bentuk manipulasi yang paling berbahaya: yang tidak terasa seperti manipulasi.

Dua Wajah Polarisasi: Afektif dan Identitas

Riset yang diterbitkan di Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial (2025) menyebut bahwa polarisasi politik di Indonesia selama Pemilu 2024 mengambil dua bentuk utama yang saling memperkuat.

Pertama, polarisasi afektif — yaitu pembelahan yang didasari kebencian emosional, bukan perbedaan kebijakan. Masyarakat tidak lagi hanya tidak setuju dengan kandidat lawan; mereka mulai membenci pendukungnya, meragukan moralitas mereka, dan memutus hubungan sosial berdasarkan pilihan politik. Narasi kebencian yang menyebar masif di media sosial menjadi katalis utama dari proses ini.

Kedua, polarisasi identitas — ketika agama, etnis, dan ideologi digunakan secara instrumental untuk membangun loyalitas kelompok dan mendiskreditkan kelompok lain. Di Indonesia, dimensi ini sangat sensitif mengingat keragaman sosial yang luar biasa. Ketika identitas keagamaan dikaitkan langsung dengan pilihan elektoral — dan diperkuat oleh algoritma yang terus mengamplifikasi konten bermuatan emosional — hasilnya adalah fragmentasi sosial yang jauh melampaui konteks pemilu itu sendiri.

Penelitian dari Jurnal Ilmu Komunikasi (2024) tentang Instagram dan Pemilu 2024 menunjukkan bahwa platform ini memainkan peran signifikan dalam membentuk opini politik dan menumbuhkan sudut pandang yang terpolarisasi. Interaksi algoritmik — like, share, follow akun kandidat — secara tidak langsung memperkuat filter bubble dan mempersempit eksposur terhadap perspektif yang berbeda.

Apakah Ini Sudah Berbahaya bagi Demokrasi?

Pertanyaan ini bukan retorika. Ia perlu dijawab dengan jujur, dan jawabannya bercabang dua.

Sebagian analis berpendapat bahwa level polarisasi Indonesia, meski mengkhawatirkan, belum mencapai titik kritis yang dialami negara-negara lain. Transisi kekuasaan pasca-Pemilu 2024 berlangsung relatif damai. Narasi pasca-pemilu yang sempat memanas perlahan mereda tanpa pecahnya kekerasan fisik berskala besar. Ini adalah indikator positif dari ketahanan demokrasi Indonesia.

Di sisi lain, riset dari Politika: Jurnal Ilmu Politik (2024) mengingatkan bahwa polarisasi afektif yang sudah mengakar justru sulit dideteksi dan lebih sulit lagi diurai. Ia tidak selalu tampak sebagai kekerasan; ia bisa berwujud meningkatnya ketidakpercayaan terhadap lembaga (KPU, MK, media), penolakan terhadap hasil pemilu, atau — yang paling merusak jangka panjang — apatisme politik massal di kalangan pemilih muda yang merasa semua pihak sama tidak dapat dipercayanya.

Data Kominfo sendiri mengonfirmasi bahwa 62 persen masyarakat pernah melihat informasi yang keliru di media. Ketika lebih dari separuh penduduk terpapar disinformasi secara rutin, kepercayaan publik terhadap fakta itu sendiri — bukan hanya terhadap politisi tertentu — mulai terkikis. Inilah yang oleh para ilmuwan komunikasi disebut kondisi post-truth: di mana emosi dan keyakinan tribal lebih berpengaruh terhadap opini publik daripada fakta yang terverifikasi.

Menuju 2029: Tiga Faktor yang Memperburuk

Jika kita tidak melakukan apa-apa, ada tiga faktor struktural yang akan memperburuk kondisi ini menjelang Pemilu 2029.

Pertama, penetrasi digital yang terus meningkat. APJII mencatat jumlah pengguna internet Indonesia sudah menembus 221 juta orang per awal 2024. Pertumbuhan ini akan terus berlanjut, terutama di wilayah-wilayah yang sebelumnya minim koneksi. Semakin banyak warga baru yang masuk ke ekosistem media sosial tanpa bekal literasi digital yang memadai — dan mereka adalah target empuk algoritma polarisasi.

Kedua, AI generatif sebagai penguat disinformasi. Kemenkominfo sendiri sudah mengidentifikasi potensi deepfake berbasis AI sebagai ancaman serius untuk Pemilu 2024. Untuk 2029, ancaman ini akan jauh lebih nyata. Teknologi pembuatan video palsu, audio sintetis, dan konten AI-generated akan semakin mudah diakses dan semakin sulit diverifikasi — bahkan oleh orang-orang yang melek teknologi sekalipun.

Ketiga, ekosistem platform yang belum berubah. Model bisnis media sosial secara struktural tetap mengandalkan engagement — dan konten yang memicu kemarahan atau ketakutan secara konsisten menghasilkan engagement lebih tinggi daripada konten faktual yang moderat. Selama model bisnis ini tidak berubah, insentif untuk memproduksi dan menyebarkan konten polarisasi tetap ada. Regulasi yang lemah di sisi ini membuat platform bebas beroperasi tanpa tanggung jawab yang sebanding dengan dampak sosialnya.

Yang Bisa Kita Lakukan — Sekarang, Sebelum 2029

Literasi digital bukan slogan. Ia adalah keterampilan konkret yang bisa dipraktikkan mulai hari ini.

Beberapa langkah yang realistis dan bisa dimulai dalam waktu dekat:

Verifikasi sebelum berbagi. Sebelum menekan tombol share pada konten politik apapun, luangkan 2 menit untuk mengecek kebenarannya melalui situs fact-checking terpercaya seperti Cek Fakta (cekfakta.com) atau Turnbackhoax. Kebiasaan kecil ini, jika dilakukan oleh jutaan orang, bisa memutus rantai disinformasi secara signifikan.
Aktif keluar dari bubble. Secara sadar ikuti atau baca perspektif dari sumber yang berseberangan dengan keyakinan kita — bukan untuk disetujui, tapi untuk dipahami. Algoritma tidak akan melakukannya untuk kita; kita harus melakukannya sendiri.
Pisahkan isu dari identitas. Latih diri untuk mendiskusikan kebijakan publik berdasarkan argumen dan data, bukan berdasarkan siapa yang mengatakannya. Ini adalah keterampilan demokrasi yang paling fundamental — dan paling langka.
Tuntut transparansi algoritma. Sebagai pemilih sekaligus pengguna platform, kita berhak menuntut bahwa algoritma yang membentuk konsumsi informasi politik kita dapat diaudit secara publik. Ini adalah isu kebijakan, bukan hanya isu personal.

Demokrasi Tidak Rusak Semalaman

Polarisasi digital tidak akan menghancurkan demokrasi Indonesia dalam satu pemilu. Ia bekerja perlahan — seperti air yang mengikis batu, tidak dalam satu tetes, tapi dalam jutaan tetes yang konsisten selama bertahun-tahun.

Inilah mengapa jendela antara sekarang dan 2029 adalah waktu yang sangat berharga. Masih ada ruang untuk membangun literasi digital yang lebih kuat, mendorong regulasi platform yang lebih bertanggung jawab, dan — yang paling penting — membangun budaya diskusi publik yang menghargai fakta di atas tribal loyalty.

Pertanyaannya bukan apakah polarisasi digital itu berbahaya. Kita sudah tahu jawabannya. Pertanyaannya adalah: apakah kita mau bersikap lebih kritis terhadap ekosistem informasi yang kita konsumsi setiap hari — termasuk yang mengonfirmasi apa yang sudah kita yakini?

Ingat: Algoritma dirancang untuk membuat kita nyaman. Demokrasi yang sehat justru memerlukan ketidaknyamanan — kesediaan untuk berdialog dengan yang berbeda, mempertimbangkan bukti yang melemahkan keyakinan kita, dan menerima bahwa kebenaran tidak selalu ada di pihak kita.

Pemilu 2029 akan menjadi ujian. Tapi ujian sesungguhnya dimulai dari cara kita menggunakan media sosial hari ini.

Referensi & Resources:

Annas, F. B., et al. (2023). Opini publik dalam polarisasi politik di media sosial. — dikutip dalam Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial. https://ifrelresearch.org/index.php/harmoni-widyakarya/article/view/4869
Satriyadi, Y., Arzak, M., & Maulidyawati, D. (2025). Instagram Filter Bubbles and Young Voters' Political Preferences in West Nusa Tenggara, Indonesia. Golden Ratio of Social Science and Education, 5(2). https://doi.org/10.52970/grsse.v5i2.1515
Sinambela, L. (2024). Membongkar Algoritma: Studi Kualitatif Tentang Kesadaran Pengguna Terhadap Filter Bubble dan Echo Chamber. MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary, 2(10). https://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple/article/view/578
Karim, A. G. (2024). Mengelola polarisasi politik dalam sirkulasi kekuasaan di Indonesia. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 10(2). https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.200-210
Kementerian Kominfo RI. (2024, Januari). Kominfo Identifikasi 203 Isu Hoaks Pemilu 2024 di Platform Digital. InfoPublik. https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/813584/kominfo-identifikasi-203-isu-hoaks-pemilu-2024-di-platform-digital
Kementerian Kominfo RI. (2024, Januari). Kominfo Siapkan Langkah Tangani Hoaks Pemilu 2024. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/kominfo-siapkan-langkah-tangani-hoaks-pemilu-2024-lt65aa322588c28/
We Are Social & Hootsuite. (2024). Digital 2024: Indonesia. DataReportal. https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia
APJII. (2024, Februari). Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang. https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang
Databoks/Katadata. (2023). Hoaks di Media Sosial Meningkat Jelang Kampanye Pemilu 2024. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/29/hoaks-di-media-sosial-meningkat-jelang-kampanye-pemilu-2024