Pemerintah Kaji Moratorium Smelter Nikel Produk Setengah Jadi

Pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan smelter nikel baru yang menghasilkan produk setengah jadi. Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut opsi itu untuk menekan risiko kelebihan pasokan global.

Menurut Bahlil, sekitar 50%-60% smelter nikel di Indonesia masih memproduksi barang setengah jadi. Pasokan nikel dunia diperkirakan melampaui kebutuhan hingga 2,5 juta ton, kondisi yang telah menekan harga komoditas.

Arah kebijakan ialah membatasi investasi smelter produk antara melalui IUI, sejalan dengan PP No. 28/2025. Cakupannya meliputi proses pirometalurgi RKEF dan hidrometalurgi HPAL. Indonesia memiliki 190 proyek smelter berkapasitas lebih dari 320 juta ton bahan baku per tahun.

Kuota produksi bijih dalam RKAB 2026 berada di kisaran 260 juta-270 juta ton; realisasi produksi tahun lalu 320 juta ton. Bhima Yudhistira dari Celios menilai harga nikel belum tentu segera naik; pembatasan berpotensi mengoptimalkan harga produk olahan dalam jangka menengah.