Akhir Agustus 2025, ribuan orang tumpah ke jalan di depan Gedung DPR/MPR RI. Mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, sampai masyarakat sipil yang sebelumnya tidak pernah ikut aksi, tiba-tiba berbaris bersama. Dari situ lahir apa yang kemudian dikenal sebagai "17+8 Tuntutan Rakyat" — daftar tuntutan yang menyebar dari media sosial ke jalanan dalam hitungan hari.
Tapi satu pekan kemudian, saat Tempo memantau lewat situs bijakmemantau.id, hasilnya mengecewakan. Dari 17 tuntutan jangka pendek yang seharusnya rampung pada 5 September 2025, hanya sebagian kecil yang benar-benar terlaksana, dengan tiga poin di tingkat DPR yang dianggap sudah direalisasikan. Sisanya menggantung di antara "sedang diproses" dan "belum".
Pola ini bukan barang baru, dan bukan pula soal pro atau kontra terhadap pemerintah tertentu. Ini soal bagaimana suara rakyat, setelah diteriakkan keras-keras di jalan, sering kali menguap begitu saja — kalah oleh skandal media sosial berikutnya yang muncul dua hari kemudian.
Demo Bukan Titik Awal, Tapi Titik Ledak
Banyak yang melihat demonstrasi sebagai sesuatu yang tiba-tiba muncul, seolah orang-orang bangun pagi lalu memutuskan turun ke jalan tanpa alasan jelas. Padahal, kalau ditarik mundur, demo hampir selalu menjadi titik ledak dari komunikasi yang sudah lama buntu — bukan langkah pertama, melainkan hasil akumulasi.
Amalinda Savirani, guru besar di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, menjelaskan hal ini dengan gamblang. Dalam wawancaranya dengan The Conversation Indonesia, ia menyebut kemarahan publik dipicu oleh kebijakan pemerintah yang tidak peka terhadap masalah masyarakat dan buruknya komunikasi politisi dalam merespons kritik. Menurutnya, gelombang demo yang terjadi bukan reaksi atas satu peristiwa sesaat, melainkan bagian dari gerakan sosial yang lahir dari kekecewaan mendalam terhadap institusi pemerintahan.
Ini bukan cerita eksklusif tahun 2025. CNBC Indonesia mencatat setidaknya 12 demonstrasi besar terjadi sepanjang tahun itu, mulai dari aksi "Indonesia Gelap" yang digagas BEM seluruh Indonesia menuntut efisiensi kabinet dan menolak revisi sejumlah undang-undang, sampai aksi ribuan pengemudi ojek online yang menuntut kepastian THR. Wajah tuntutannya berbeda-beda, tapi akar masalahnya sama: rasa tidak didengar.
Kalau dilihat dengan kacamata yang lebih tenang, demo semacam ini sebenarnya wajar dalam ilmu komunikasi manusia. Ketika saluran normal — surat, audiensi, petisi, media — terasa buntu atau dideflek terus-menerus, energi itu tidak hilang. Ia berpindah bentuk, menjadi lebih keras, lebih visual, lebih sulit diabaikan. Demo, dengan kata lain, adalah cara terakhir untuk memastikan pintu diskusi kembali terbuka.
Pertarungan di Pinggir Jalan vs Pertarungan di Atas Ring
Di sinilah letak analogi yang menarik untuk direnungkan: bedanya pertarungan di pinggir jalan dengan pertarungan di atas ring tinju.
Perkelahian di pinggir jalan biasanya ramai sesaat. Orang berkerumun, ada yang merekam, videonya viral satu-dua hari, lalu semuanya lupa siapa menang siapa kalah, apalagi apa penyebab awalnya. Tidak ada yang mencatat skor. Tidak ada yang menagih hasil.
Pertarungan di atas ring tinju berbeda total. Ada wasit yang menjaga agar pertarungan tetap adil. Ada juri yang mencatat setiap ronde. Ada aturan main yang disepakati sebelum bel pertama dibunyikan, dan ada hasil akhir yang tercatat resmi — menang angka, menang KO, atau seri — yang tidak bisa diperdebatkan lagi setelahnya.
Demonstrasi yang hanya menjadi "pertarungan pinggir jalan" punya nasib yang sama dengan perkelahian jalanan: ramai, viral, lalu terlupakan begitu algoritma media sosial memindahkan perhatian publik ke skandal berikutnya. Sementara demonstrasi yang dikelola seperti "ring tinju" — ada pencatatan tuntutan, ada tenggat waktu, ada pihak yang mengawal implementasi — punya peluang jauh lebih besar untuk benar-benar mengubah kebijakan.
Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat sebenarnya sudah mencoba melangkah ke arah ini. Ada daftar tertulis, ada tenggat 5 September 2025 untuk 17 tuntutan mendesak, dan ada tenggat lebih panjang hingga 31 Agustus 2026 untuk delapan tuntutan struktural. Ini adalah upaya membangun "ring" — meski, seperti dicatat Tempo, sebagian besar tuntutan jangka panjang itu masih berstatus "belum" hingga kini. Membangun ring saja tidak cukup kalau tidak ada yang konsisten menjaga wasitnya tetap bekerja.
Kenapa Kepercayaan Kita pada "Wasit" Begitu Rendah
Salah satu alasan kenapa hasil demo gampang menguap adalah karena publik sendiri tidak terlalu percaya pada lembaga yang seharusnya berperan sebagai wasit atau penjaga proses — dalam hal ini, DPR.
Survei Indikator Politik Indonesia yang digelar 20-27 Oktober 2025 menemukan bahwa hanya 47 persen responden yang percaya terhadap DPR, sementara 33 persen menyatakan tidak percaya dan 8 persen sangat tidak percaya. Angka ini menempatkan DPR di posisi paling bawah dibanding lembaga negara lain, jauh di bawah TNI dan Presiden yang masing-masing dipercaya lebih dari 90 persen responden pada survei yang sama.
Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, menilai rendahnya angka ini mencerminkan evaluasi publik atas kinerja representasi politik yang belum optimal, dengan jarak yang masih lebar antara wakil rakyat dan aspirasi masyarakat. Menariknya, survei terbaru Indikator pada Januari 2026 menunjukkan sedikit perbaikan — kepercayaan pada DPR naik ke 56 persen — tapi lembaga ini tetap konsisten berada di posisi terbawah dibanding lembaga negara lain.
Ini bukan sekadar angka statistik. Ini menunjukkan kenapa demo sering kali terasa seperti pertarungan pinggir jalan: rakyat sudah kehilangan keyakinan bahwa wasitnya akan bertindak adil, sehingga yang tersisa hanyalah kekuatan massa dan viralitas untk menekan perubahan. Padahal, cara ini rapuh — begitu perhatian publik teralihkan, tekanan pun ikut kendur.
Musyawarah Mufakat yang Nyaris Terlupakan
Indonesia sebenarnya sudah punya jawaban atas persoalan ini sejak 1945: sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Konsepnya sederhana — setiap konflik kepentingan idealnya diselesaikan lewat diskusi yang mengutamakan mufakat, bukan lewat siapa yang paling keras suaranya atau siapa yang paling banyak massanya.
Masalahnya, kemampuan bermusyawarah secara sehat ini jarang benar-benar dilatih. Di ruang rapat kantor, di forum RT, sampai di panggung politik nasional, diskusi sering berubah jadi ajang saling ngotot tanpa koridor yang jelas untuk sampai pada solusi bersama. Tidak ada yang secara sengaja mengajarkan bagaimana caranya menurunkan ego, mendengarkan argumen yang berlawanan, dan mencari titik temu — padahal ini keterampilan yang sama pentingnya dengan membaca dan berhitung.
Di sinilah gerakan sipil sebenarnya bisa belajar dari cara kerja institusi yang sudah mapan. Ketiadaan lembaga yang secara konsisten melatih kemampuan diskusi ini membuat setiap gelombang protes harus mengulang proses dari nol: membangun kepercayaan, menyusun tuntutan, mencari juru bicara, lalu kehilangan semuanya lagi begitu tokoh-tokoh kuncinya lelah atau berganti fokus.
Kerja Membosankan yang Menentukan Hasil Akhir
Bagian paling tidak menarik dari sebuah gerakan sosial biasanya justru yang paling menentukan: mencatat setiap tuntutan secara tertulis, menetapkan tenggat waktu yang jelas, menunjuk siapa yang bertanggung jawab mengawal tiap poin, dan melaporkan progresnya secara berkala ke publik.
Kerja seperti inilah yang membedakan gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat dari demo-demo sebelumnya yang lebih cepat dilupakan. Adanya situs pemantau independen seperti bijakmemantau.id, yang secara berkala mengecek status setiap tuntutan, adalah contoh nyata dari "boring stuff" yang justru menjaga api tetap menyala. Tanpa mekanisme semacam ini, tuntutan hanya akan menjadi tagar yang trending tiga hari lalu hilang ditelan linimasa.
Institusi juga penting supaya ide dan tekanan publik tidak hilang begitu saja saat tokoh penggeraknya berganti. Gerakan yang hanya bergantung pada satu-dua figur populer rentan kehilangan arah begitu figur tersebut lelah, pindah fokus, atau justru menjadi sasaran serangan balik. Gerakan yang dijaga oleh institusi — sekecil apa pun bentuknya, bisa aliansi mahasiswa, koalisi masyarakat sipil, atau kelompok pemantau independen — punya daya tahan yang jauh lebih panjang.
Melihat Lebih Jauh dari Sekadar Pro dan Kontra
Godaan terbesar saat membicarakan demonstrasi adalah menyederhanakannya jadi dua kubu: yang mendukung pemerintah dan yang menentangnya, atau istilah populer di media sosial, "cebong" versus "kampret". Cara pandang ini nyaman karena sederhana, tapi juga menyesatkan karena mengabaikan akar masalah yang sebenarnya: proses komunikasi yang tersumbat dan lembaga representasi yang belum sepenuhnya dipercaya publik.
Menyoroti persoalan ini bukan berarti anti terhadap pemerintah manapun, dan bukan pula ajakan untuk membenarkan segala bentuk aksi tanpa syarat. Ini soal bagaimana kita, sebagai bangsa, membangun kembali kapasitas untuk berdiskusi secara sehat — sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar menang-menangan dalam satu putaran demo.
Kalau energi besar yang muncul dari gelombang protes belakangan ini hanya berhenti sebagai viralitas sesaat, kita akan terus mengulang siklus yang sama: marah, turun ke jalan, sedikit hasil, lalu lupa. Tapi kalau energi itu diarahkan untuk membangun "ring" yang punya aturan main, pencatatan, dan pengawalan yang konsisten, demonstrasi bisa menjadi titik awal perbaikan yang sesungguhnya — bukan sekadar kembang api yang indah sesaat lalu padam.
Key takeaway: Demo yang berhasil bukan yang paling ramai, tapi yang paling terkawal — dari jalanan sampai ke meja musyawarah, dari tuntutan lisan sampai ke catatan tertulis yang ditagih terus sampai tuntas.
Referensi & Resources:
- CNBC Indonesia, "RI Dihantam 12 Demo Besar Sepanjang 2025, Ini Detail Tuntutan Rakyat" — https://www.cnbcindonesia.com/research/20250902111244-128-663534/ri-dihantam-12-demo-besar-sepanjang-2025-ini-detail-tuntutan-rakyat
- Tempo, "Apa Saja Tuntutan Rakyat 17+8 yang Sudah dan Belum Terpenuhi?" — https://www.tempo.co/politik/apa-saja-tuntutan-rakyat-17-8-yang-sudah-dan-belum-terpenuhi--2067332
- The Conversation Indonesia, "Demonstrasi besar-besaran di Indonesia: pentingnya menanggapi tuntutan rakyat" — https://theconversation.com/demonstrasi-besar-besaran-di-indonesia-pentingnya-menanggapi-tuntutan-rakyat-264362
- Tempo, "Survei Indikator: DPR Jadi Lembaga Paling Tak Dipercaya Publik" — https://www.tempo.co/politik/survei-indikator-dpr-jadi-lembaga-paling-tak-dipercaya-publik-2088005
- Tribunnews, "Survei Indikator: Dinilai Gagal Wakili Suara Rakyat, DPR Jadi Lembaga Paling Tidak Dipercaya Publik" — https://www.tribunnews.com/nasional/7752594/survei-indikator-dinilai-gagal-wakili-suara-rakyat-dpr-jadi-lembaga-paling-tidak-dipercaya-publik