Di Desa Selopanggung, Jawa Timur, ada makam yang nyaris tidak bertanda. Letaknya di tengah sawah, sepi, jauh dari peziarah. Bandingkan dengan makam Soekarno di Blitar yang megah dan selalu ramai. Dua orang yang sama-sama disebut founding father republik ini, tapi diperlakukan sejarah dengan cara yang sangat berbeda.

Kontras itulah yang jadi titik berangkat Zen RS — penulis dan peneliti yang belakangan ini sibuk menyusun ulang naskah-naskah lama sambil menulis tiga buku baru tentang politik Indonesia. Dalam obrolan panjang di Putcast, ia membongkar satu tesis yang cukup mengganggu: bahwa sejarah politik kita sebenarnya tidak pernah benar-benar demokratis. Yang selama ini kita anggap "normal" — demokrasi, kebebasan sipil, hak warga negara — justru adalah jeda singkat di antara rentetan panjang kekuasaan yang otoriter.

Tiga Buku dan Satu Naskah Berumur Satu Abad

Zen RS sedang menggarap tiga buku sekaligus. Buku pertama menelusuri akar dan pola berulang otoritarianisme di Indonesia sejak era politik etis kolonial. Buku kedua membahas tradisi ekstraksi sumber daya secara dekolonial, dengan kerangka yang ia sebut epistemic unbinding — semacam usaha melepas cara pandang kolonial yang masih menempel di kepala kita soal siapa yang berhak mengelola apa. Buku ketiga menyusuri sejarah penerbitan klandestin di Indonesia, dari pers gerilya sampai naskah Proklamasi.

Tapi proyek yang paling banyak dibicarakan justru bukan salah satu dari tiga buku itu, melainkan edisi kritis dari naskah lama karya Tan Malaka, Naar de Republiek Indonesia (NdRI). Naskah ini pertama kali terbit di Kanton pada April 1925, lalu dicetak ulang di Tokyo pada Desember tahun yang sama, ditulis Tan Malaka dalam pelarian dan sengaja berbahasa Belanda agar bisa menjangkau pelajar Indonesia di Hindia Belanda saat itu.Buku ini ditulis Tan Malaka dalam masa pembuangannya di Tiongkok dan diterbitkan di Kanton tanpa nama penerbit pada April 1925, lalu diterbitkan ulang di Tokyo pada Desember 1925 sebagai edisi kedua.

Menyambut 100 tahun penerbitannya, Zen RS menyusun edisi kritis lengkap dengan ratusan catatan kaki yang menjembatani jarak bahasa dan konteks bagi pembaca muda hari ini.Edisi kritis ini disusun Zen RS dengan 226 catatan kaki yang memberi konteks historis, teoretis, dan relevansi dengan masa kini. Ia memilih NdRI, bukan karya Tan Malaka lain yang lebih tebal dan lebih sering dikutip seperti Madilog, karena satu alasan spesifik.

Menurut catatan diskusi bedah buku di Toko Solusi Buku, Zen menilai NdRI sebagai teks yang paling relevan dengan situasi politik setahun terakhir — jembatan antara Madilog yang filosofis dan Gerpolek yang taktis, sekaligus fondasi untuk membaca bagaimana gerakan progresif bisa dibangun hari ini.Zen memandang NdRI sebagai jembatan: lebih aksiologis dari Madilog yang filosofis, lebih konseptual dari Gerpolek yang taktis, dan menjadi fondasi untuk membaca bagaimana gerakan politik progresif bisa dibangun hari ini.

Otoritarianisme sebagai Nada Dasar, Bukan Penyimpangan

Ini bagian yang paling provokatif dari argumen Zen. Ia tidak melihat otoritarianisme di Indonesia sebagai penyimpangan sesekali dari jalur demokrasi. Sebaliknya, otoritarianisme adalah nada dasarnya — dan periode demokratis yang kita alami hanyalah selingan pendek di antaranya.

Ciri khasnya, kata Zen, adalah penggunaan logika kedaruratan: negara menangguhkan hak-hak warga negara demi menjaga "wibawa negara" dan ketenangan administratif. Pola ini, menurutnya, bisa ditarik dari era BPUPKI, lanjut ke masa Soekarno dan Hatta, mengeras di Orde Baru, dan hari ini muncul lagi dalam bentuk yang lebih halus lewat regulasi seperti Omnibus Law dan proyek IKN.

Zen bahkan punya istilah untuk versi kontemporer dari pola ini: otoritarianisme afektif. Ini bentuk kekuasaan yang tidak perlu mendeklarasikan dirinya otoriter, karena sudah berhasil membuat kondisi darurat terasa sebagai sesuatu yang wajar dan diterima begitu saja oleh publik.Zen menyebut konsep "otoritarianisme afektif", bentuk kekuasaan ketika rezim tidak perlu mengumumkan dirinya otoriter karena sudah berhasil membuat kondisi darurat terasa normal.

Beberapa pola yang menurutnya berulang dari masa ke masa:

Penangguhan hak atas nama darurat — selalu ada alasan "situasi mendesak" untuk menunda proses demokratis
Ketenangan administratif di atas partisipasi — kebijakan dianggap sah kalau prosesnya rapi di atas kertas, bukan karena melibatkan publik secara nyata
Wibawa negara sebagai justifikasi tunggal — kritik terhadap kebijakan sering dibingkai sebagai ancaman terhadap stabilitas, bukan bagian dari proses demokratis itu sendiri

Pola-pola ini, kata Zen, bukan hal baru. Naskah NdRI yang ditulis Tan Malaka seabad lalu justru lahir dari represi serupa terhadap gerakan antikolonial saat itu — dan itulah yang membuat Zen merasa naskah ini terasa relevan lagi hari ini, bukan sekadar artefak sejarah.

Kenapa Tan Malaka Jadi Idola Generasi Muda

Ini paradoks yang menarik. Di kalangan anak muda yang skeptis pada struktur dan kekuasaan, Tan Malaka justru naik jadi figur nyaris mitos. Alasannya sederhana menurut Zen: Tan Malaka tidak pernah benar-benar berkuasa setelah kemerdekaan, sehingga tidak punya "dosa politik" yang biasanya menempel pada tokoh-tokoh yang sempat memegang kendali negara.

Karena tak pernah berkompromi dengan kekuasaan, gagasannya tidak pernah benar-benar diuji benturan dengan realpolitik. Ia menjelma jadi semacam utopia — sosok pejuang bebas tanpa cacat, karena kegagalannya justru yang membuatnya tampak murni.

"Karena tidak pernah memegang kekuasaan, Tan Malaka luput dari kotornya kompromi politik," tulis catatan diskusi bedah buku NdRI di Yogyakarta awal tahun ini.

Relevansi Tan Malaka, menurut Zen, justru terletak di titik itu: pada kegagalan-kegagalannya yang lalu bertransformasi jadi semacam teologi perjuangan politik. Ia dikagumi bukan karena berhasil mendirikan sesuatu, tapi karena terus-menerus gagal dengan cara yang konsisten dengan prinsipnya sendiri.

Kritik untuk Gerakan Masyarakat Sipil Hari Ini

Bagian ini agak menohok bagi sebagian pembaca. Zen menilai gerakan masyarakat sipil kontemporer terlalu bertumpu pada moralisme politik — semacam asumsi bahwa kekuasaan akan tergerak kalau disodori data dan argumen yang cukup kuat. Ini, katanya, adalah warisan cara berpikir pasca-1998 yang mengandaikan kekuasaan masih punya ruang untuk "mendengarkan".

Ia juga menyoroti budaya cancel culture di lingkaran masyarakat sipil sendiri, yang menurutnya sering menyasar individu tanpa pernah benar-benar mengubah sistem struktural yang jadi akar masalah. Menyerang satu orang memang terasa memuaskan secara emosional, tapi kalau strukturnya tetap sama, orang berikutnya akan mengisi posisi yang sama dan pola yang sama akan terulang lagi.

Kritik ini sejalan dengan semangat yang ia baca dari NdRI sendiri — bahwa Tan Malaka menulis naskah itu bukan untuk kalangan elite intelektual yang berjarak dari rakyat, melainkan sebagai ajakan bagi kaum terpelajar untuk turun dan memahami kondisi rakyat secara langsung, bukan sekadar berteori dari jauh.

Gerpolek dan Pelajaran Soal Uang yang Sering Ditabukan

Satu gagasan Tan Malaka yang menurut Zen paling sering dilewatkan adalah konsep Gerpolek — Gerilya Politik dan Ekonomi. Bagi Tan Malaka, perjuangan politik tidak bisa dipisahkan dari kemandirian ekonomi. Organisasi, kolektif, atau media yang bergantung sepenuhnya pada donor atau kekuasaan lain akan selalu rentan dikendalikan dari luar.

Zen menekankan poin ini secara langsung: gerakan atau media independen tidak boleh menabukan pembahasan tentang uang. Justru sebaliknya — kemandirian ekonomi adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah gerakan bisa bertahan lama atau bubar begitu sumber pendanaannya seret.

Ini insight yang bisa langsung dipakai, bukan cuma buat aktivis atau organisasi politik:

Petakan sumber pendanaan gerakan atau komunitas Anda — kalau 100% berasal dari satu donor atau satu figur, itu titik rentan yang perlu segera didiversifikasi
Bangun unit ekonomi kecil sebagai bantalan — bisa sesederhana penjualan merchandise, workshop berbayar, atau langganan konten, yang penting menghasilkan arus kas independen
Bicarakan uang secara terbuka di internal organisasi — budaya tabu bicara soal dana justru membuat masalah keuangan baru diketahui saat sudah krisis, bukan saat masih bisa dicegah

Cermin yang Terlalu Jelas

Naskah yang ditulis seorang buronan politik seabad lalu, hari ini dibaca ulang justru karena situasinya terasa terlalu mirip. Itu bukan kebetulan sejarah — itu pola yang, menurut Zen RS, memang berulang karena struktur di baliknya tidak pernah benar-benar berubah.

Membaca ulang Tan Malaka bukan soal nostalgia pada tokoh yang gagah dan tanpa cela. Justru sebaliknya: pelajaran paling jujur datang dari kegagalannya, dari keterbatasannya sebagai manusia yang bekerja di dalam zaman yang represif. Dan pelajaran soal Gerpolek — bahwa idealisme butuh fondasi ekonomi yang mandiri — mungkin justru yang paling praktis untuk dibawa siapa pun yang sedang membangun gerakan, komunitas, atau bahkan sekadar proyek independen hari ini.

Ingat: demokrasi bukan kondisi default yang otomatis bertahan — ia harus terus-menerus diperjuangkan ulang, dan sejarah kita sudah menunjukkan berkali-kali apa yang terjadi begitu perjuangan itu kendor.

Referensi & Resources: