Empat puluh sembilan berbanding lima puluh. Angka itu yang mengunci nasib Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act) di Senat Amerika Serikat pada 15 September 2026, sepuluh suara di bawah ambang 60 yang dibutuhkan sekadar untuk membuka perdebatan di lantai Senat (NPR, 15 September 2026). Bitcoin (BTC) sempat tergelincir ke kisaran 76.000 dolar AS pada hari yang sama, seiring saham emiten terkait kripto seperti Circle, Bullish, dan Coinbase ikut melemah (CoinDesk, 15 September 2026).
Dua hari berselang, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mengirimkan dua draf aturan ke kantor peninjau regulasi Gedung Putih, tanpa menunggu Kongres bergerak lagi. Sepekan sebelumnya, Securities and Exchange Commission (SEC) sudah lebih dulu mempublikasikan proposal aturannya sendiri. RUU yang digadang-gadang jadi kerangka hukum tunggal untuk pasar kripto senilai 2,3 triliun dolar AS itu gagal (Axios, 15 September 2026), tapi kekosongan yang ditinggalkannya langsung diisi dua regulator yang menulis peta jalan mereka masing-masing.
Bagi investor ritel Indonesia yang menyimpan BTC atau ETH di exchange global, ini bukan sekadar drama politik Washington. Cara AS mengatur pasar kripto terbesar di dunia ikut membentuk likuiditas, kepastian bagi bursa besar, dan sentimen harga yang dirasakan sampai ke pasar lokal.
RUU 600 Halaman yang Kandas Bukan karena Soal SEC Versus CFTC
CLARITY Act sudah lolos dari DPR AS tahun sebelumnya dan menghabiskan lebih dari 600 halaman negosiasi lintas partai (CoinDesk, 15 September 2026). Inti rancangannya sederhana: membagi wewenang pengawasan kripto, sebagian besar aset digital ditempatkan sebagai komoditas di bawah CFTC, sementara penawaran yang tergolong sekuritas tetap di tangan SEC (NPR, 15 September 2026).
Yang justru menjegal RUU ini bukan perdebatan soal pembagian dua lembaga itu. Analisis FinTech Weekly menyebut ketentuan etika mengenai kepemilikan kripto pejabat publiklah yang menjadi titik pecah (FinTech Weekly, 24 September 2026). Partai Demokrat menilai draf etika yang direvisi akhir pekan sebelum pemungutan suara masih belum cukup mengikat Presiden Donald Trump dan keluarganya, yang menurut laporan CoinDesk telah meraup 1,4 miliar dolar AS dari berbagai usaha kripto (CoinDesk, 15 September 2026). Semua senator Demokrat menolak cloture. Empat senator Republik ikut menyeberang: Susan Collins dari Maine, Josh Hawley dari Missouri, Jerry Moran dari Kansas, dan Thom Tillis dari Carolina Utara (NPR, 15 September 2026).
Senator Cynthia Lummis, negosiator utama dari kubu Republik, sempat menyampaikan pidato terakhir di lantai Senat mengajak koleganya memanfaatkan momentum ini sebelum voting ditutup (CoinDesk, 15 September 2026). Ajakannya tidak cukup mengubah hasil. Dengan Kongres memasuki masa reses menjelang pemilu paruh waktu November, RUU ini untuk sementara mangkrak, dan kemungkinan besar baru dibahas ulang tahun depan (Troutman Financial Services Blog, 17 September 2026).
SEC Sudah Lebih Dulu Menulis Peta Sekuritasnya Sendiri
SEC tidak menunggu hasil voting Senat. Pada 18 Agustus 2026, badan ini mengajukan rancangan aturan baru bernama Regulation Crypto Assets, yang dipublikasikan resmi di Federal Register pada 21 Agustus 2026 (SEC.gov, 18 Agustus 2026). Proposal ini melanjutkan interpretasi Maret 2026 yang lebih dulu membangun taksonomi aset kripto: komoditas digital, koleksi digital, alat digital, stablecoin pembayaran, dan sekuritas digital (Government Enforcement Report, 19 Agustus 2026).
Ketua SEC Paul Atkins menyebut pendekatan lama, yang oleh industri dijuluki "regulasi lewat penegakan hukum", sebagai cara yang memaksa aset kripto masuk ke kerangka aturan sekuritas yang sebagian besar berasal dari dekade 1930-an (Government Enforcement Report, 19 Agustus 2026). Regulation Crypto Assets dirancang memberi jalur penawaran yang lebih sesuai karakter aset kripto, sambil tetap mempertahankan perlindungan investor yang jadi inti hukum sekuritas federal (SEC.gov, 18 Agustus 2026). Masa komentar publik atas proposal ini berjalan sampai 20 Oktober 2026.
Yang penting dicatat: Atkins sendiri tetap mendorong Senat mengesahkan CLARITY Act, dengan menyebut agenda SEC akan terus berjalan "dengan atau tanpa" undang-undang itu (CoinDesk, 14 September 2026). Aturan lembaga dan undang-undang, dalam pandangannya, bukan dua opsi yang saling meniadakan.
CFTC Menyusul Lewat Jalur yang Lebih Sempit
Ketua CFTC Michael Selig sudah memberi sinyal sejak 20 Agustus 2026, saat mengarahkan stafnya menyiapkan aturan cadangan seandainya CLARITY Act terus mandek (Bitcoin.com, 20 Agustus 2026). Sinyal itu terealisasi cepat. Hanya dua hari setelah kegagalan voting, pada 17 September 2026, CFTC mengajukan dua rancangan aturan ke Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA) di Gedung Putih: Regulation Crypto Asset Transactions dan Regulation Crypto Asset Markets, tercatat dengan nomor RIN 3038-AF80 (Yahoo Finance, 22 September 2026).
Mekanismenya memakai wewenang yang sudah dimiliki CFTC sejak era Dodd-Frank, tanpa perlu undang-undang baru. Rencana Selig membuka kategori designated contract market (DCM) baru yang memungkinkan bursa kripto yang belum terdaftar menawarkan perdagangan dengan leverage di bawah pengawasan CFTC (Yahoo Finance, 22 September 2026). Pada 24 September 2026, Selig menegaskan lembaganya sudah "siap bergerak" dan tidak akan menunggu Kongres menyelesaikan pekerjaannya (Stocktwits, mengutip Cointelegraph, 23 September 2026).
Kedua rancangan itu, per akhir September 2026, masih berada di tahap paling awal proses pembuatan aturan federal AS, yakni prerule. Belum ada teks aturan final, dan menurut laporan The Block yang dikutip Yahoo Finance, jika tinjauan OIRA rampung dalam 60 hari, publikasi rancangan aturan baru mungkin terjadi November atau Desember 2026, dengan aturan final yang benar-benar mengikat baru berlaku paling cepat akhir 2027 (Yahoo Finance, 22 September 2026).
Aturan Lembaga Bukan Undang-Undang: Cepat, Belum Tentu Tahan Lama
Tesis di balik langkah SEC dan CFTC: memakai wewenang yang sudah ada memberi kepastian lebih cepat bagi bursa dan penerbit token yang mau tunduk pada pengawasan federal, tanpa harus menunggu proses politik yang terbukti buntu di Senat.
Yang bisa membuat tesis ini terlalu optimistis:
- Analis JPMorgan menandai bahwa aturan yang lahir dari rulemaking lembaga jauh lebih rapuh dibanding undang-undang, karena komisi baru atau putusan pengadilan di masa depan bisa merevisi atau membatalkannya (Yahoo Finance, 22 September 2026).
- Koalisi bipartisan jaksa agung negara bagian mengirim surat ke Komite Perbankan Senat, menyatakan RUU CLARITY berpotensi menggeser kewenangan negara bagian dalam mengawasi pasar sekuritas (CNBC, 22 September 2026). Keberatan yang sama soal batas wewenang federal ini besar kemungkinan akan muncul lagi begitu CFTC dan SEC menerbitkan teks aturan definitif, membuka ruang gugatan hukum.
- RUU CLARITY belum benar-benar mati. Ia bisa dibuka kembali pasca pemilu paruh waktu, tapi dengan kendali Kongres yang diperkirakan terbelah tahun depan, arah dan waktunya tetap tidak pasti (Troutman Financial Services Blog, 17 September 2026).
Reaksi pasar juga tidak sesederhana narasi "kepastian regulasi bikin harga naik". Pada 24 September 2026, sembilan hari setelah voting gagal, Bitcoin diperdagangkan sekitar 84.331 dolar AS, turun 2,3% dalam sehari, sementara Ether (ETH) berada di kisaran 2.685 dolar AS (Stocktwits, mengutip Cointelegraph, 23 September 2026). Namun dalam sepekan terakhir hingga tanggal yang sama, Bitcoin justru naik sekitar 10,6% dan Ether naik hampir 11%, dengan Indeks Fear and Greed berada di angka 73, level "Greed" (Stocktwits, mengutip Cointelegraph, 23 September 2026). Kenaikan mingguan ini kemungkinan besar mencerminkan gabungan banyak faktor, arus dana institusi, ekspektasi suku bunga, dan sentimen pasar global, bukan semata respons langsung terhadap pernyataan satu pejabat CFTC. Korelasi antara berita regulasi dan pergerakan harga jangka pendek perlu dibaca hati-hati, karena keduanya tidak selalu berjalan searah.
Pola ini bukan hal baru. SEC di bawah kepemimpinan sebelumnya dikenal menempuh jalur penegakan hukum kasus per kasus terhadap perusahaan kripto, sebelum pendekatan itu ditinggalkan demi rulemaking formal seperti yang sekarang berjalan (Government Enforcement Report, 19 Agustus 2026). Pergeseran dari penegakan hukum ke aturan tertulis ini sendiri butuh waktu bertahun-tahun, dan belum tentu bertahan jika kepemimpinan lembaga berganti di masa depan.
Yang Menentukan Arah Sampai Akhir Tahun
Tabel berikut merangkum posisi dua regulator per akhir September 2026:
| Regulator | Nama Aturan | Diajukan | Status per 27 September 2026 | Dasar Wewenang |
|---|---|---|---|---|
| SEC | Regulation Crypto Assets | 18 Agustus 2026 | Masa komentar publik, berakhir 20 Oktober 2026 | Undang-undang sekuritas federal plus interpretasi taksonomi Maret 2026 |
| CFTC | Regulation Crypto Asset Transactions & Regulation Crypto Asset Markets | 17 September 2026 | Tahap prerule di OIRA (RIN 3038-AF80) | Commodity Exchange Act era Dodd-Frank |
Belum ada teks aturan final dari kedua lembaga ini, sehingga detail operasional seperti siapa saja yang wajib registrasi, batas leverage, atau mekanisme perlindungan investor pada aturan CFTC belum bisa dipastikan. Ini bukan sesuatu yang bisa ditebak dari sekarang; pembaca perlu menunggu teks resmi terbit.
Yang perlu dipantau: tiga tanggal ini akan menentukan arah regulasi kripto AS sampai akhir tahun. Pertama, 20 Oktober 2026, batas akhir masa komentar publik atas Regulation Crypto Assets milik SEC. Kedua, hasil tinjauan OIRA atas dua rancangan CFTC, yang menurut jadwal internal berpotensi memasuki tahap proposed rule pada November atau Desember 2026. Ketiga, apakah Senat membuka kembali proses cloture untuk CLARITY Act setelah pemilu paruh waktu November, dan apakah ketentuan etika yang menjegalnya kali ini akhirnya direvisi ulang.
Referensi & Resources:
- Crypto suffers major defeat as Senate rejects Clarity Act - NPR
- Crypto Clarity Act flames out in failed U.S. Senate vote - CoinDesk
- Crypto's Clarity Act fails to advance in Senate - Axios
- SEC Proposes New Regulation Crypto Assets - SEC.gov
- The CFTC Just Sent Its Crypto Rules to the White House - Yahoo Finance
- Senate Blocks Crypto CLARITY Act, Leaving Regulatory Framework in Limbo - Troutman Financial Services Blog
- CLARITY Act: The Senate Vote Failed 49 to 50 - FinTech Weekly
- SEC Proposes Regulation Crypto Assets: A New Offering Regime for Token Issuers - Government Enforcement, Compliance & Investigations Report