Komoditas

BBM Subsidi Ditahan hingga Akhir 2026 Meski Minyak Tembus US$106

Pemerintah menahan harga BBM subsidi hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$106 per barel. Beban itu berpindah ke APBN, bukan hilang.

#bbm #subsidienergi #apbn #kebijakanenergi #minyakdunia

Kreator Moco
8 menit baca
Memuat gambar...
BBM Subsidi Ditahan hingga Akhir 2026 Meski Minyak Tembus US$106

Harga minyak mentah dunia menembus US$106 per barel pada pertengahan September 2026, level tertinggi dalam setahun terakhir. Di tengah lonjakan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pada Senin, 14 September 2026, di ajang InTechSEA Award 2026 di Jakarta, bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga 31 Desember 2026, berapa pun pergerakan harga minyak di pasar global.

Komitmen itu terdengar sederhana bagi konsumen di SPBU. Tapi di balik angka yang tidak berubah itu ada selisih besar antara harga keekonomian minyak dan harga yang dibayar masyarakat. Selisih tersebut tidak hilang begitu saja. Ia berpindah ke pos anggaran negara, ke neraca keuangan Pertamina dan PLN, dan pada akhirnya ke ruang gerak fiskal pemerintah di tahun-tahun mendatang.

Kenapa Harga Minyak Dunia Melonjak Sepanjang 2026

Lonjakan harga minyak tahun ini bersumber dari eskalasi konflik Amerika Serikat dan Iran yang meluas ke jalur pelayaran di Selat Hormuz, jalur yang sebelumnya menyalurkan sekitar 20% pasokan minyak dan LNG dunia, menurut catatan BTN Financial Perspective edisi Mei 2026. Pada bulan yang sama, Brent bahkan sempat melewati US$111 per barel setelah Uni Emirat Arab keluar dari OPEC, menambah ketidakpastian pasar energi global.

Tekanan berlanjut ke pertengahan tahun. Brent melonjak sekitar 24-25% sepanjang Juli 2026 seiring gagalnya kesepakatan damai sementara AS-Iran, menurut laporan Kantor Berita Anadolu yang dikutip JPNN. Pada penutupan 31 Juli 2026, Brent berada di US$90,12 per barel dan WTI di US$84,67, menandai kenaikan bulanan terbesar sejak Maret 2026, menurut data Kontan.

PDF page 1

Tekanan tidak mereda di Agustus. Pada 12 Agustus 2026, Brent mendekati US$90 setelah lalu lintas kapal di Selat Hormuz anjlok menjadi hanya enam kapal per hari, jauh dari rata-rata 125-140 kapal sebelum perang, menurut Reuters yang dikutip KabarBursa. Pada 3 September 2026, Brent tembus US$95,76 dan WTI US$91,18, dengan kurs rupiah saat itu di kisaran Rp17.900 per dolar AS. Sepekan berikutnya, Reuters mencatat Brent menembus US$100 untuk pertama kalinya sejak akhir Juli, sempat menyentuh US$101,58, setelah Iran dan AS saling menyerang kapal tanker dalam gelombang serangan terbesar sejak perang dimulai. Pada titik itulah Bahlil menyebut harga minyak dunia sudah berada di kisaran US$106 per barel, meski rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) berada lebih rendah, di rentang US$85-90 per barel.

Selisih yang Melebar Antara Asumsi dan Realisasi APBN

APBN 2026 disusun dengan asumsi ICP sebesar US$70 per barel dan kurs rupiah Rp16.500 per dolar AS, menurut catatan ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, kepada Media Indonesia. Realisasi sepanjang tahun jauh melenceng dari asumsi itu.

Indikator Asumsi APBN 2026 Realisasi Terkini
ICP US$70 per barel US$99,43 per barel (Agustus 2026)
Kurs rupiah Rp16.500/US$ Rp17.700-17.900/US$ (Agustus-September 2026)
Rerata ICP Januari-Mei - US$91,8 per barel, 31,2% di atas asumsi

Sensitivitas fiskalnya tidak kecil, meski estimasinya bervariasi antar sumber. Riset PKS.id menghitung setiap kenaikan US$1 per barel di atas asumsi menambah beban APBN sekitar Rp6,7 triliun. Simulasi lain yang dikutip KabarBursa memperkirakan angka yang lebih tinggi, sekitar Rp10,3 triliun per US$1. Selisih dua estimasi ini wajar karena beda metodologi dan komponen yang dihitung, tapi arahnya sama: kenaikan minyak dunia cepat menjelma tekanan anggaran.

Ekonom Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, memperkirakan setiap selisih US$10 per barel dari asumsi ICP berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp50-75 triliun, dengan asumsi kurs dan volume konsumsi konstan, seperti dikutip Bloomberg Technoz pada 19 Juni 2026.

PDF page 2

Siapa Sebenarnya Menanggung Selisih Ini

Pagu subsidi dan kompensasi energi APBN 2026 ditetapkan Rp381,3 triliun. Angka itu terdiri atas subsidi energi murni Rp210,06 triliun, yakni subsidi jenis BBM tertentu Rp25,14 triliun, LPG 3 kilogram Rp80,26 triliun, dan listrik Rp104,64 triliun, ditambah alokasi kompensasi energi kepada Pertamina dan PLN.

Realisasinya terus terkerek naik sepanjang tahun berjalan:

Periode Realisasi Subsidi & Kompensasi Persentase Pagu
31 Maret 2026 Rp118,7 triliun 26,6%
30 April 2026 Rp153,1 triliun 34,4%
Akhir Agustus 2026 Rp331,4 triliun -

Per 30 April 2026, dari total Rp153,1 triliun itu, Rp74,9 triliun berupa subsidi dan Rp78,2 triliun berupa kompensasi, menurut data Kementerian Keuangan yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Per akhir Agustus 2026, total pembayaran ke Pertamina dan PLN melonjak lebih dari Rp100 triliun dibanding periode sama tahun lalu, menurut Media Indonesia.

Tiga hal mendorong kenaikan itu. Pertama, mekanisme pembayaran kompensasi berubah dari triwulanan menjadi bulanan. Kedua, volume BBM bersubsidi tumbuh 7,8% pada semester I 2026 dibanding semester I 2025, menurut Kementerian ESDM. Ketiga, pelemahan rupiah membesarkan biaya impor energi dalam denominasi rupiah, terlepas dari pergerakan harga minyak itu sendiri.

PDF page 3

Mekanismenya begini: harga di SPBU memang tidak berubah, tapi selisih antara harga keekonomian dan harga jual eceran tetap ada di setiap liter yang terjual. Pertamina dan PLN membayar selisih itu di muka sebagai penyalur, lalu negara menggantinya lewat pos subsidi dan kompensasi di APBN. Ketika pembayaran negara telat atau kurang, yang menanggung sementara adalah neraca keuangan kedua BUMN energi tersebut.

Pemerintah menyiapkan dua jaring pengaman untuk menahan tekanan ini. Pertama, Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari tahun-tahun sebelumnya, senilai sekitar Rp420 triliun, bisa dicairkan bila kebutuhan fiskal membesar. Kedua, kenaikan ICP juga mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor hulu migas. Namun lifting minyak nasional yang hanya sekitar 600 ribu barel per hari membuat tambahan PNBP ini diperkirakan tidak cukup menutup seluruh kenaikan biaya impor BBM dan subsidi hilir, menurut analisis yang dipublikasikan Siaran Berita.

Aman bagi Konsumen, Rawan bagi Fiskal

Tesis pemerintah: menahan harga BBM subsidi melindungi daya beli rumah tangga dan menahan tekanan inflasi dari sisi energi menjelang akhir tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam ANTARA Business Forum 2026 pada Rabu, 23 September 2026, menyebut harga pembelian pemerintah untuk BBM nonsubsidi saat ini berada di kisaran US$90 per barel, sementara harga minyak dunia masih di bawah US$100, sehingga APBN dinilai masih mampu meredam gejolak itu sebagai bantalan.

Yang bisa membuat pembacaan ini berubah:

PDF page 4
  • Defisit APBN 2026 awalnya dirancang di 2,68% dari produk domestik bruto, di bawah batas aman 3% yang diatur undang-undang. Realisasi defisit per akhir Agustus 2026 tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93% PDB, menurut Media Indonesia, tapi bila beban subsidi terus membengkak di kuartal terakhir, ruang menuju batas itu kian menyempit.
  • Pelemahan rupiah memperbesar beban ganda. Kurs yang bergerak dari asumsi Rp16.500 ke kisaran Rp17.700-17.900 per dolar AS membuat biaya impor energi membengkak dalam rupiah, terlepas dari pergerakan harga minyak itu sendiri.
  • Beban ini tidak berhenti di 2026. Nota Keuangan RAPBN 2027 sudah mematok subsidi energi Rp272,9 triliun, naik 20,1% dari outlook 2026 sebesar Rp227,3 triliun, menurut Fortune Indonesia. Sebagian kenaikan berasal dari perubahan biaya pokok penyediaan listrik akibat pergerakan kurs dan ICP.
  • Cadangan BBM nasional dijaga di kisaran 18-21 hari, sesuai standar minimum. Angka ini jauh di bawah sejumlah negara ASEAN lain yang menyimpan cadangan hingga 90 hari, menurut keterangan Airlangga kepada IDN Times, sehingga ruang manuver Indonesia menghadapi gangguan pasokan mendadak relatif tipis.

Di sisi pasokan, pemerintah mengaku mengamankan minyak dari berbagai negara di luar Timur Tengah, termasuk Angola dan Rusia, dengan alasan politik luar negeri bebas aktif, menurut keterangan Bahlil kepada Investor.id. Langkah ini bertujuan menjaga harga beli tetap kompetitif meski pasar global bergejolak, meski efektivitasnya baru bisa dinilai penuh setelah realisasi tahun berjalan.

Yang Perlu Dipantau

Kepastian harga BBM subsidi sampai akhir 2026 sudah disampaikan berulang oleh Bahlil dan Airlangga sepanjang September 2026, dan sejauh ini terbukti dijalankan. Pertamina Patra Niaga bahkan mengonfirmasi tidak ada perubahan harga BBM nonsubsidi per 21 September 2026, membantah informasi yang beredar di media sosial soal penyesuaian harga.

Yang belum terlihat adalah berapa besar beban itu akhirnya tercatat di laporan realisasi APBN penuh setahun, dan bagaimana pemerintah menutup selisihnya tanpa mendorong defisit melewati batas aman.

Yang perlu dipantau: realisasi subsidi dan kompensasi energi APBN 2026 penuh setahun yang akan diumumkan Kementerian Keuangan awal 2027, rerata ICP full year dibanding asumsi US$70 per barel, kelanjutan rencana pembatasan Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10 yang masih menunggu validasi data Badan Pusat Statistik, serta angka final defisit APBN terhadap PDB pada akhir tahun.

PDF page 5

Referensi & Resources:

Kreator Moco

Penulis

Analisis Terkait

Lanjut menelusuri Komoditas:

Semua analisisBerita singkat