Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut subsidi LPG 3 kg kini mendekati Rp100 triliun. Sebelumnya angkanya sekitar Rp87 triliun. Pernyataan itu disampaikan di sela peresmian LPG Plant Cilamaya di Karawang, Jawa Barat, pada Kamis, 15 Oktober 2026, sebagaimana dilaporkan Bloomberg Technoz.
Pemicunya harga minyak mentah. Menurut Bahlil, Indonesia Crude Price (ICP) sekarang rata-rata berada di US$90 sampai US$100 per barel. Asumsi ICP dalam APBN 2027, kata dia, hanya US$70 per barel. Selisih sebesar itu cukup untuk menggeser beban subsidi hingga belasan triliun rupiah.
Angka ini penting bagi pembaca pasar modal karena subsidi energi adalah salah satu pos belanja yang bergerak mengikuti harga komoditas, bukan mengikuti keputusan anggaran. Tulisan ini menguraikan dari mana lonjakan itu datang, apa yang belum dijelaskan pemerintah, dan apa yang bisa Anda periksa sendiri.
Apa yang Sebenarnya Dikatakan Bahlil
Ada tiga angka dalam pernyataan Bahlil per 15 Oktober 2026. Pertama, subsidi LPG 3 kg sekitar Rp87 triliun ketika ICP di US$70 per barel. Kedua, subsidi naik ke hampir Rp100 triliun ketika ICP rata-rata US$90 sampai US$100. Ketiga, kebutuhan LPG nasional sebesar 8,5 juta metrik ton per tahun, yang menurutnya bisa naik menjadi 11 sampai 12 juta metrik ton per tahun setelah Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, beroperasi.
Catatan pertama: Rp100 triliun adalah perkiraan yang disebut secara lisan, dengan kata "hampir" dan "kisaran". Ini belum berupa realisasi belanja yang diaudit. Angka pastinya baru akan terlihat di laporan realisasi APBN Kementerian Keuangan.
Catatan kedua: dalam kutipan yang tersedia, Bahlil tidak merinci mengapa kebutuhan LPG bisa melompat ke 11 sampai 12 juta ton dengan beroperasinya Lotte Chemical Indonesia. Hubungan itu belum bisa kita nilai dari data publik yang ada.
Membaca Lompatan dari Rp87 Triliun
Bandingkan persentasenya. ICP US$90 sampai US$100 berarti 29% sampai 43% di atas asumsi US$70. Subsidi yang naik dari Rp87 triliun ke kisaran Rp100 triliun berarti sekitar 15%. Jadi subsidi naik lebih lambat daripada harga minyak. Bahlil tidak menjelaskan komponen biaya mana yang membuat selisihnya sekecil itu, dan itu pertanyaan yang layak diajukan ke Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.
Konteks historisnya membantu. Menurut data Kementerian Keuangan yang dihimpun GoodStats, anggaran subsidi LPG 3 kg bergerak lebar dalam beberapa tahun terakhir:
| Tahun | Subsidi LPG 3 kg (Rp triliun) | Catatan |
|---|---|---|
| 2020 | 32,8 | LKPP |
| 2021 | 67,6 | LKPP |
| 2022 | 100,4 | Tertinggi dalam rentang data, saat harga energi global naik |
| 2023 | 74,3 | LKPP |
| 2025 | 87,6 | Angka dalam RAPBN 2025 |
Angka 2025 patut dibaca hati-hati. Dalam keterangan yang dimuat Bisnis.com pada 27 November 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut alokasi subsidi LPG di APBN 2025 sebesar Rp82 triliun dengan asumsi ICP US$82 per barel. Karena ICP turun, realisasi setelah penambahan kuota 350.000 ton diperkirakan hanya Rp77 triliun sampai Rp78 triliun. Perbedaan antara Rp87,6 triliun di RAPBN dan Rp82 triliun di keterangan Menkeu menunjukkan angka subsidi sering bergeser antara rancangan, APBN final, dan realisasi.
Pelajaran dari dua tahun itu searah dengan kejadian sekarang. Saat ICP turun, subsidi bisa lebih kecil dari alokasi. Saat ICP naik, subsidi membengkak melewati alokasi.
Mengapa Harga Minyak Menggerakkan Subsidi LPG
Penyebab utamanya adalah impor. Dalam acara alumni IPB yang diberitakan CNBC Indonesia pada 4 Mei 2026, Bahlil menyebut kebutuhan LPG nasional sekitar 8,6 juta ton per tahun dan Indonesia masih mengimpor sekitar 7 juta ton. Total belanja LPG sekitar Rp137 triliun per tahun, dengan porsi subsidi Rp80 triliun sampai Rp87 triliun. Artinya, sebagian besar LPG yang dipakai rumah tangga dan usaha mikro dibeli dengan harga pasar internasional, lalu dijual dengan harga yang ditahan.
Harga jual LPG 3 kg ditahan oleh negara, jadi selisihnya menjadi subsidi. Bahlil mengatakan harga LPG subsidi tidak pernah disesuaikan sejak program konversi minyak tanah ke LPG dimulai pada 2006 sampai 2007. Pada 4 Mei 2026 ia juga berjanji harga BBM dan LPG subsidi tidak akan naik sampai 31 Desember 2026, sekalipun ICP mencapai US$100. Dalam bahasanya, "harga BBM dan LPG subsidi tidak akan naik."
Soal kurs dan harga acuan, ada dua hal yang perlu dicatat. Pejabat Kementerian Keuangan Luky Alfirman, dalam berita Bisnis.com pada 4 Juli 2025, menyatakan bahwa subsidi LPG dipengaruhi pergerakan ICP dan nilai tukar rupiah, selain volume. Acuan harga LPG impor umumnya tidak persis sama dengan ICP (biasanya memakai harga kontrak Saudi Aramco), sehingga hubungan keduanya kuat tetapi tidak identik. Pembaca yang ingin menguji pernyataan Bahlil bisa membandingkan keduanya dengan data harga resmi.
Pabrik Baru Belum Menutup Lubang Impor
LPG Plant Cilamaya yang diresmikan hari itu adalah bagian dari upaya menekan impor. Menurut Petromindo (18 Maret 2026), pasokan gas dari blok Offshore North West Java (ONWJ) yang dioperasikan Pertamina mulai mengalir ke pabrik itu pada 15 Maret 2026. Kapasitas produksinya sekitar 163 ton LPG per hari. SKK Migas, seperti dikutip Petromindo (9 April 2026), juga menyebut pabrik Tuban dengan 30 ton per hari.
Hitung kasar dari angka-angka tersebut, dan ini hitungan penulis, bukan angka resmi: 163 ton per hari dikali 365 hari setara sekitar 59.500 ton per tahun. Dibanding impor sekitar 7 juta ton per tahun, Cilamaya menutup kurang dari 1%. Jika Tuban ikut dihitung, totalnya sekitar 193 ton per hari atau sekitar 70.000 ton per tahun, masih sekitar 1% dari impor. Proyek lain seperti Jambi Merang (320 ton per hari, target operasi kuartal II 2027 menurut SKK Migas) menambah, tetapi skalanya tetap jauh dari impor saat ini.
Dalam jangka pendek, pabrik-pabrik ini lebih tepat dibaca sebagai langkah awal, bukan penyelesaian bagi beban subsidi tahun ini.
Dua Pembacaan atas Beban Subsidi
Pembacaan pertama datang dari pemerintah. Bahlil menyatakan pada 4 Mei 2026 bahwa APBN masih sanggup menopang beban subsidi walaupun ICP US$100, dan harga jual subsidi tetap. Dari sisi ini, subsidi LPG adalah instrumen perlindungan daya beli rumah tangga dan UMKM, dan kenaikan hingga hampir Rp100 triliun adalah harga yang dipilih untuk dibayar.
Pembacaan kedua menyoroti efektivitas penyalurannya. Pada 2 Juli 2025 di Komisi XII DPR, Bahlil sendiri mengusulkan wacana LPG 3 kg satu harga karena harga yang ditetapkan pemerintah daerah membuka celah permainan harga di tingkat bawah. Menurut Bisnis.com (4 Juli 2025), Kementerian Keuangan belum membahas skema itu dan belum bisa memastikan apakah skema tersebut efektif menekan anggaran, terutama dengan persoalan salah sasaran yang sudah lama ada. Artinya, ada pertanyaan terbuka apakah subsidi lebih besar benar-benar sampai ke yang berhak.
Risiko dua arah untuk pembacaan angka Rp100 triliun:
- Jika ICP bertahan di US$90 sampai US$100 sampai akhir tahun, realisasi subsidi bisa mendekati angka yang disebut Bahlil, dan ruang belanja lain di APBN menyempit.
- Jika ICP kembali ke dekat US$70, tekanan mereda dan realisasi bisa lebih kecil, seperti yang terjadi pada 2025 saat ICP turun.
Saya belum menemukan estimasi independen mengenai dampak total subsidi energi terhadap defisit APBN 2026 atau 2027, jadi tulisan ini tidak menghitungnya.
Yang Perlu Dipantau
Beberapa hal bisa diperiksa langsung di sumber resmi:
- Rata-rata ICP bulanan di situs Kementerian ESDM, untuk memeriksa klaim US$90 sampai US$100 per barel.
- Laporan realisasi APBN Kementerian Keuangan, untuk melihat belanja subsidi LPG yang sesungguhnya, bukan perkiraan lisan.
- Pembahasan asumsi ICP dalam APBN 2027, karena asumsi US$70 yang disebut Bahlil akan diuji oleh harga minyak saat ini.
- Apakah janji harga BBM dan LPG subsidi tidak naik sampai 31 Desember 2026 bertahan, dan bagaimana kebijakannya sesudah tanggal itu.
Kesimpulan yang bisa dipegang: subsidi LPG 3 kg bergerak mengikuti harga energi dunia karena sebagian besar pasokannya diimpor, dan angka hampir Rp100 triliun masih berupa perkiraan menteri. Yang belum jelas adalah rincian komponen biayanya dan penjelasan di balik proyeksi kebutuhan 11 sampai 12 juta ton.
Referensi & Resources:
- Bloomberg Technoz, "Subsidi LPG 3 Kg Bengkak ke Rp100 T Gegara Harga Minyak Melonjak" (15 Oktober 2026): https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124773/subsidi-lpg-3-kg-bengkak-ke-rp100-t-gegara-harga-minyak-melonjak
- CNBC Indonesia, "Pokoknya Kata Bahlil Harga BBM-LPG Subsidi Tak Naik Sampai 31 Desember" (4 Mei 2026): https://www.cnbcindonesia.com/news/20260504181603-4-732146/pokoknya-kata-bahlil-harga-bbm-lpg-subsidi-tak-naik-sampai-31-desember
- GoodStats, "Daftar Anggaran Subsidi Gas LPG 3 Kg 2020-2025" (data Kementerian Keuangan): https://data.goodstats.id/statistic/daftar-anggaran-subsidi-gas-lpg-3-kg-2020-2025-NrOym
- Bisnis.com, "Kuota LPG 3 Kg Ditambah, Purbaya Jamin Anggaran Tak Jebol" (27 November 2025): https://ekonomi.bisnis.com/read/20251127/44/1932324/kuota-lpg-3-kg-ditambah-purbaya-jamin-anggaran-tak-jebol
- Bisnis.com, "Kemenkeu Belum Bahas Skema LPG 3 Kg Satu Harga dengan ESDM" (4 Juli 2025): https://ekonomi.bisnis.com/read/20250704/9/1890495/kemenkeu-belum-bahas-skema-lpg-3-kg-satu-harga-dengan-esdm
- Petromindo, "ONWJ gas begins flowing to Cilamaya LPG plant" (18 Maret 2026): https://www.petromindo.com/news/article/onwj-gas-begins-flowing-to-cilamaya-lpg-plant
- Petromindo, "Prabowo to inaugurate two LPG plants in April" (9 April 2026): https://www.petromindo.com/news/article/prabowo-to-inaugurate-two-lpg-plants-in-april
- Fortune IDN, "SKK Migas Ungkap Proyek Fasilitas LPG" (kapasitas Jambi Merang dan proyek lain): https://www.fortuneidn.com/business/skk-migas-ungkap-proyek-fasilitas-lpg-2-bakal-onstream-bulan-ini-00-5mjpg-2sgc0h